TEMPO.CO , Jakarta - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dwi Ria Latifa mengeluh partainya selalu dianggap salah oleh masyarakat, terlebih dalam konflik pencalonan Budi Gunawan. Cibiran tersebut muncul usai Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan kepemilikan rekening gendut.
"Sakitnya tuh di sini, kalau kami dianggap selalu salah lakukan apa pun," kata Latifa dalam diskusi Polemik Sindo Radio, di Jakarta, Sabtu, 14 Februari 2015.
Padahal Latifa mengklaim partainya punya alasan kuat mendukung Budi Gunawan sebagai Kapolri baru. Budi sudah menjalani rangkaian panjang pencalonan Kapolri yakni sejak ditunjuk Presiden Jokowi sampai disetujui seluruh fraksi partai politik di DPR.
Bahkan Presiden Jokowi bisa dianggap melanggar konstitusi jika tak melantik Budi Gunawan. "Efeknya panjang kalau melanggar konstitusi, presiden paham itu," kata dia.
Latifa pun menyayangkan keputusan Komisi Pemberantasan korupasi yang tiba-tiba menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka dugaan kepemilikan rekening gendut. Menurut dia, keputusan KPK tersebut seakan mempermalukan Presiden terlebih kabar tersebut tersiar sampai luar negeri.
"Pastinya ada cara yang lebih elegan bagi KPK dalam tetapkan tersangka, agar tak terkesan rekayasa," kata Latifa. "Jadi kami minta agar presiden tak lupa konstitusi dalam masalah ini."
