Ketua PWNU Jawa Timur Mutawakil Alallah (kanan) bersama Rois Syuriah Kiai Miftachul Ahyar dan Wakil Rois Syuriah Kiai Ali Masyuri (kiri). TEMPO/Fatkhurrohman Taufiq
TEMPO.CO, Surabaya - Komisi Pemberantasan Korupsi yang diwakili oleh Direktur Penelitian dan Pengembangan Roni Dwi Susanto berkunjung ke kantor Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur hari ini. "Kami ke sini untuk meminta nasihat moral," ujar Roni kepada wartawan di kantor PWNU, Rabu, 11 Februari 2015.
Selain meminta nasihat moral kepada para kiai di Jawa Timur juga menjelaskan persoalan yang sebenarnya tentang masalah KPK vs Polri yang terus berlangsung. Roni berharap dengan kunjungannya ke kantor PWNU, maka para kiai sepuh yang berada di Jawa Timur dapat menjelaskan persoalan yang sebenarnya kepada masyarakat. "Berharap kami dapat memberikan pandangan terhadap masalah tersebut," ujar Roni.
Roni membantah anggapan bahwa kedatangannya atas nama KPK ke kantor PWNU untuk meminta perlindungan politik maupun dukungan secara politik kepada PWNU. Menurut Roni, kedatangannya hanya menjelaskan kondisi yang terjadi terkait dengan KPK vs Polri.
"Kami tidak dalam rangka meminta suaka politik atau apa pun hanya meminta tausiyah dalam menghadapi masalah itu dari Gus Ali (kiai Agoes Ali Masyhuri) yang menerima kami tadi. Kami dengan Gus Ali tidak membicarakan masalah politiknya atau apa," ujar Roni.
Roni kemudian menjelaskan bahwa ada beberapa nasihat yang disampaikan oleh Gus Ali di antaranya adalah pimpinan KPK sebaiknya mengurangi intensitas berbicara kepada publik yang dapat memanaskan kondisi. "Nanti kami sampaikan kepada para pimpinan KPK," katanya.
Silang sengkarut antara KPK-Polri bermula dari penetapan tersangka calon kepala Polri, Komisaris Jenderal Budi Gunawan, oleh KPK atas dugaan suap dan gratifikasi selama ia menjabat Kepala Pembinaan Karier di Mabes Polri pada 2006-2010.
Sejak penetapan tersangka itu, sejumlah pimpinan KPK dikejutkan dengan sejumlah kasus pidana yang membelit mereka. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Badan Resese Kriminal Polri pada akhir Januari lalu.
Setelah Bambang, pimpinan KPK lainnya menyusul menjadi terlapor dalam sejumlah kasus, seperti Ketua KPK Abraham Samad, dilaporkan dalam dugaan pemalsuan dokumen administrasi kependudukan.
