Baru Tujuh Kapolda Laporkan Operasi Antijudi

Reporter

Editor

Senin, 18 Juli 2005 01:35 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Meskipun sudah memasuki tenggat waktu, baru tujuh kepolisian daerah yang memberikan laporan pemberantasan perjudian di wilayahnya kepada Kepala Polri Jenderal Sutanto. Mereka adalah Nusa Tenggara Timur, Metro Jaya, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Jawa Tengah, Bali, dan Sulawesi Selatan. Juru bicara Mabes Polri Komisaris Besar Zainuri Lubis mengatakan, data itu diambil per Jumat (15/7). Zainuri membantah, jika minimnya laporan itu karena banyak kepala Polda tidak menjalankan tugas Kepala Polri. "Perintah kan turun baru Senin (11/7), mungkin laporan baru akan dikirim Senin (18/7)," kata dia di Jakarta, Ahad (17/7).Sementara itu Kepala divisi Humas Mabes Polri, Irjen Pol Aryanto Budihardjo menjelaskan, tiga kepolsian daerah yang memberi laporan menonjol, yakni Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur.Kepala Polri Jenderal Sutanto memberikan waktu selama satu pekan kepada para kepala kepolisian daerah di seluruh Indonesia untuk memberantas perjudian. Pada setiap akhir pekan, instruksi akan dievaluasi langsung oleh Kapolri. Kepada semua Kapolda diperintahkan untuk menindak tegas pelaku, dan penyokongnya.Aryanto Budihardjo berkelit saat ditanya mengapa operasi antijudi baru menyentuh bandar judi kelas teri, sementara kasino di Jakarta masih belum terjamah. "Saya harus cek dulu data itu, apakah dari tersangka yang ditangkap itu ada bandar besarnya atau tidak," katanya. Saat disodori fakta adanya tempat judi besar seperti di Kali Besar, Mangga Dua, dan Pulau Seribu yang masih beroperasi, Aryanto berjanji akan mengeceknya ke Polda Metro Jaya. "Setahu saya, mereka sudah tutup. Kalau sudah tidak beroperasi, apanya lagi yang akan ditutup," katanya. Erwin Dariyanto/Jojo Raharjo

Berita terkait

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

4 jam lalu

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.

Baca Selengkapnya

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

5 jam lalu

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.

Baca Selengkapnya

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

17 jam lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

1 hari lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

1 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

2 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

2 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

2 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

3 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya