TEMPO.CO, Yogyakarta - Puluhan akademikus lintas kampus kembali berkumpul di Gedung Pusat Rektorat Universitas Gadjah Mada (UGM) membahas molornya penuntasan konflik antara Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pada Ahad pagi, 1 Februari 2015. Setelah berdiskusi, mereka menggelar aksi pernyataan bersama di depan Gedung Pusat UGM.
Selain puluhan akademikus, dua anggota Tim 9, Buya Syafii Maarif dan Hikmahanto Juwana hadir di forum itu. Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Indonesia (APTISI), Edi Suwandi Hamid dan Sekretaris Jendral Forum Rektor Indonesia, Widodo Muktiyo juga datang. (Baca:Sidang Gugatan Budi Besok, Lonceng Kematian KPK?)
Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) UGM, Mochtar Masoed menyatakan hasil diskusi di forum itu menyerukan agar Presiden Joko Widodo alias Jokowi berani bertindak cepat menuntaskan konflik antara KPK dengan Polri. Seruan itu meminta Jokowi tegas mematuhi konstitusi dan mandat rakyat tanpa khawatir dengan ancaman pemakzulan. "Ancaman pemakzulan tidak berdasar, lembaga kepresidenan dibangun dengan dasar sistem presidensial dan hukum yang kokoh" kata Mochtar.
Mochtar mengatakan pernyataan resmi para akademikus lintas kampus itu sekaligus mendesak Jokowi segera mengatasi masalah kekosongan pimpinan di Polri. Tapi, keputusan pengisian jabatan Kapolri diminta memperhatikan prinsip moralitas publik. Seruan itu meminta Jokowi mendengar rekomendasi Tim 9 yang merekomendasikan agar Komisaris Jendral Budi Gunawan tidak dilantik menjadi Kapolri karena berstastus tersangka kasus korupsi. (Baca:KPK Diserang, UGM Dorong Jokowi Lebih Berani)
Seruan lainnya mendesak Jokowi bergerak cepat mengeluarkan langkah konkret menghentikan kriminalisasi terhadap pimpinan KPK. Mochtar menyatakan langkah tegas dari presiden soal ini penting demin menjamin masa depan pemberantasan korupsi. "Lembaga penegak hukum tidak boleh dijalankan untuk kepentingan pribadi atau golongan," kata dia.
Para akademikus juga mengeluarkan serua mengarah pada lembaga peradilan. Mochtar menyatakan lembaga peradilan tidak bermain-main dengan prinsip hukum dalam memutus kasus gugatan pra peradilan yang diajukan oleh Budi Gunawan. (Baca:Akademikus Dukung Jokowi Tak Lantik Budi Gunawan)
Terakhir, Mochtar mengajak publik kampus di seluruh Indonesia terlibat mendukung gerakan pemberantasan korupsi. Salah satu caranya dengan mencegah penyalahgunaan kewenangan di institusi pendidikan tinggi. Lembaga pendidikan tinggi diminta memberikan keteladanan Antikorupsi.
