Kebijakan Jokowi yang Populer dan yang Tidak

Reporter

Minggu, 1 Februari 2015 06:35 WIB

Presiden Joko Widodo saat mengunjungi kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat di Gedung BKPM, Jakarta, 26 Januari 2015. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

TEMPO.CO , Jakarta:Peneliti di Populi Center Nico Harjanto menyatakan bahwa kebijakan penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) menjadi kebijakan era Presiden Joko Widodo yang paling populer dalam 100 hari kerjanya. "91,3 persen yang menilai kebijakan itu populer," katanya saat dihubungi Sabtu, 31 Januari 2015.

Menurut Nico, penurunan harga BBM memang salah satu isu yang sangat hangat diperbincangan masyarakat. Kebijakan populer Jokowi kedua adalah swasembada pangan yang dinilai sebanyak 73,3 persen. Lalu diikuti kebijakan penengelaman kapal yang menempati urutan ketiga dengan 72,8 persen pemilih. (Baca juga: Survei Publik Puas dengan Kinerja Jokowi-JK)

Lalu kebijakan satgas mafia migas (60,3 persen), satgas mafia ikan (60,3 persen) , tol laut (56,2 persen) masing masing mendapatkan urutan empat, lima, dan enam dari sisi popularitas kebijakan. Data yang mengambil sampel sebanyak 1.200 responden itu pun menempatkan kebijakan poros maritim dunia (53,8 persen), kurikulum lama (50,4 persen) , dan kenaikan harga BBM (16,8 persen) sebagai tiga kebijakan di urutan terbawah.

Isu pencalonan Komisaris Jenderal Budi Gunawan memang sengaja tidak menjadi salah satu pilihan dalam survei itu. "Saat polling itu, isu itu masih awal sehingga tidak masuk dalam pilihan survei," kata Nico. Survei ini dilakukan antara tanggal 16-22 Januari 2015.

Walau begitu, ia yakin kebijakan penunjukan Budi Gunawan menjadi pertimbangan para responden mengisi tingkat kepuasan mereka terhadap kinerja Jokowi. "Tentang isu Budi Gunawan, bisa dlihat dari tingkat kepuasan survei ini. Mereka mengisi saat gonjang ganjing Budi Gunawan," katanya. (Baca: Jokowi Order Calon Kapolri Pengganti Budi Gunawan)

Sebelumnya Survei Nasional Populi Center menyatakan bahwa mayoritas masyarakat menilai kinerja 100 hari Jokowi-JK dengan angka 7. "Sebanyak 27 persen masyarakat menilai kinerja mereka dengan angka 7," katanya.

Menurut data itu, sebanyak 17,1 persen responden pun menilai kepuasan pemerintahan itu dengan nlai 8. Lalu sebanyak 16,2 persen responden memberikan angka 6 dalam hal kepuasan mereka.

Hanya 4,8 persen responden yang menilai kepemimpinan Jokowi dengan angka sempurna, 10. Hanya 1,8 persen responden yang menilai Kabinet Kerja ini dengan angka paling rendah, 1.

MITRA TARIGAN

Berita lain:

Tipe Wanita Idaman Ali Pemilik Mobil Tabrakan Maut

Boeing, Airbus buat Perangkat Navigasi di Bintan

Australia Vs Korea, Adu Tajam Pemain Leverkusen




Berita terkait

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

3 menit lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

21 menit lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

2 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

5 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

6 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

9 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

10 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

10 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

10 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

11 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya