Opsi Tim Jokowi, Budi Di-Kartu Merah, Bambang KPK?

Reporter

Editor

Bobby Chandra

Kamis, 29 Januari 2015 11:01 WIB

Jokowi. (Ilustrasi: Imam Yunni)

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Tim 9, Imam Prasodjo, mengatakan timnya menyodorkan lima rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo. Masukan itu didasarkan pada hasil analisis tim independen yang dibentuk oleh Jokowi itu selama dua hari belakangan ini. (Baca: Eggi Sudjana Rekomendasi Tim 9 Cederai Hukum)

Menurut Tim 9, rekomendasi pertama tim yang terdiri atas sembilan orang ini adalah Presiden memberi kepastian kepada siapa pun penegak hukum yang berstatus tersangka untuk mengundurkan diri. "Demi menjaga marwah baik Polri maupun KPK," kata Imam dalam pernyataannya, Kamis, 29 Januari 2015. (Baca: Budi Bukan Pilihan Jokowi Tim 9 Ini Rahasia Umum)

Berita Terkait Lainnya
Ketua Tim 9: Sttt, Jokowi Tak Pilih Budi Gunawan
Jokowi Bisa Game Over? Begini Reaksi Kader PDIP


Kedua, tim yang bertemu dengan presiden di ruangan tertutup dengan didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno itu menyarankan Presiden mengkartu-merahkan atau tidak melantik Budi Gunawan menjadi Kapolri karena berstatus tersangka. Tim ini berharap Jokowi mempertimbangkan kembali pengusulan calon baru. "Agar institusi Polri segera mendapat calon Kapolri definitif."

Selanjutnya, Tim 9 meminta Presiden Jokowi menghentikan segala upaya yang diduga kriminalisasi terhadap personel penegak hukum di lembaga mana pun. Kriminalisasi itu bisa berasal dari Polri ataupun KPK dan masyarakat umum. (Baca: 6 Manuver Surya Paloh Saat Kisruh Budi Gunawan)

Kemudian, Tim 9 menyarankan presiden ketujuh ini memberikan perintah kepada Polri dan KPK agar menegakkan kode etik atas pelanggaran etika profesi. Pelanggaran kode etik itu diduga dilakukan personel Polri dan KPK. (Baca: Sindir Jokowi, NasDem: Kalau Bisa Diintervensi, Jangan Jadi Presiden)

Terakhir, pengamat sosial dari Universitas Indonesia ini mengatakan pihaknya berharap Jokowi menegaskan kembali komitmennya terhadap pemberantasan korupsi dan penegakan hukum pada umumnya. "Hal itu sesuai dengan harapan masyarakat luas," katanya. (Baca: Surya Paloh: NasDem Tetap Dukung Budi Gunawan)


MITRA TARIGAN


Berita Terpopuler
Sebelum Diserang, KPK Bongkar Kasus Raksasa Ini
Kisah Wanita Indonesia yang Terdampar di Chechnya
Jokowi Bukan Siapa-siapa di PDIP, Beda dengan SBY
Budi Gunawan Didukung Mega? Ini Kata Wakapolri
Diminta Mundur Tim Jokowi, Budi Gunawan Bereaksi

Advertising
Advertising

Berita terkait

Berkas Kasus Firli Bahuri Mandek di Polda Metro, Penyidik Tak Kunjung Penuhi Permintaan Jaksa Penuntut Umum

9 jam lalu

Berkas Kasus Firli Bahuri Mandek di Polda Metro, Penyidik Tak Kunjung Penuhi Permintaan Jaksa Penuntut Umum

Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta merasa tak ada kedala menangani kasus dugaan pemerasan oleh eks Ketua KPK Firli Bahuri.

Baca Selengkapnya

Eks Penyidik KPK Heran Nurul Ghufron Tak Paham Soal Trading In Influence Karena Minta Kerabatnya Dimutasi

10 jam lalu

Eks Penyidik KPK Heran Nurul Ghufron Tak Paham Soal Trading In Influence Karena Minta Kerabatnya Dimutasi

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pernah meminta Kementan untuk memutasi kerabat atau keluarganya dari Jakarta ke Malang. Bakal jalani sidang etik.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Gugat ke PTUN, Dewas KPK Tetap Gelar Sidang Etik dan Anggap Kasusnya Tidak Kedaluwarsa

13 jam lalu

Nurul Ghufron Gugat ke PTUN, Dewas KPK Tetap Gelar Sidang Etik dan Anggap Kasusnya Tidak Kedaluwarsa

Dewas KPK tetap akan menggelar sidang etik terhadap Wakil Ketua Nurul Ghufron, kendati ada gugatan ke PTUN.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewas KPK Albertina Ho Dilaporkan Nurul Ghufron, Ini Profil dan Kasus yang Pernah Ditanganinya

15 jam lalu

Anggota Dewas KPK Albertina Ho Dilaporkan Nurul Ghufron, Ini Profil dan Kasus yang Pernah Ditanganinya

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron laporkan anggota Dewas KPK Albertina Ho, eks Ketua Majelis Hakim PN Jakarta Selatan. Ini profilnya.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho, Ini Tugas Dewas KPK

1 hari lalu

Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho, Ini Tugas Dewas KPK

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melaporkan anggota Dewas KPK Albertina Ho. Berikut tugas dan fungsi Dewas KPK

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

1 hari lalu

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.

Baca Selengkapnya

KPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri

1 hari lalu

KPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri

Sprindik Eddy Hiariej belum terbit karena Direktur Penyelidikan KPK Brijen Endar Priantoro tak kunjung meneken lantaran ada perintah dari Polri.

Baca Selengkapnya

Soal Sidang Etik Digelar pada 2 Mei, Nurul Ghufron Tuding Dewas KPK Tak Menghormati Hukum

1 hari lalu

Soal Sidang Etik Digelar pada 2 Mei, Nurul Ghufron Tuding Dewas KPK Tak Menghormati Hukum

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, mengatakan telah melaporkan dugaan pelanggaran etik anggota Dewas KPK Albertina Ho sejak bulan lalu.

Baca Selengkapnya

Laporkan Dewas KPK Albertina Ho, Nurul Ghufron Klaim Informasi Transaksi Keuangan Merupakan Data Pribadi

1 hari lalu

Laporkan Dewas KPK Albertina Ho, Nurul Ghufron Klaim Informasi Transaksi Keuangan Merupakan Data Pribadi

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengklaim informasi transaksi keuangan merupakan data pribadi yang bersifat rahasia.

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dengan Anggota Dewas Albertina Ho, KPK: Tidak Ada Berantem

2 hari lalu

Konflik Nurul Ghufron dengan Anggota Dewas Albertina Ho, KPK: Tidak Ada Berantem

Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan laporan Nurul Ghufron tersebut murni pribadi.

Baca Selengkapnya