TEMPO.CO, Jakarta -Puluhan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menggelar aksi di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi. "Ini adalah aksi untuk mendukung gerakan 'Save KPK'," kata mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Andi Aulia Rachman, Rabu dinihari, 28 Januari 2015.

Mengenakan jas almamater kuning UI, mereka berunjuk rasa membela KPK yang sedang dirundung masalah. Satu per satu pimpinan KPK dilaporkan ke polisi, bahkan Bambang Widjojanto sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Sebelum berkonflik dengan Kepolisian RI—dipicu oleh penetapan calon Kapolri Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka kasus suap—KPK sedang membongkar kasus besar antara lain Bantuan Likuditas Bank Indonesia (BLBI) dan skandal Bank Century. Berikut ini kronologi penanganan kasus tersebut:

1. Adnan Pandu: Menggeber BLBI dan Century

Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja berjanji lembaganya akan mempercepat pengusutan dua kasus besar, yaitu Century dan kasus korupsi pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. "Mudah-mudahan yang gede selesai. Century, BLBI, bisa selesai," kata Adnan kepada Tempo, 28 Desember 2014. (Baca: KPK Janji Geber Kasus Century dan BLBI)

Ihwal kasus Century, menurut Adnan, publik tidak perlu mempertanyakan lagi keterlibatan mantan wakil presiden Boediono. "Tinggal tunggu saja itu. Putusan terdakwa Century sekarang kan belum sampai tingkat Mahkamah Agung. Kita kan sama-sama tahu proses hukum."

2. KPK Periksa Rizal Ramli

Eks Menteri Koordinator Perekonomian, Rizal Ramli, meminta Presiden Joko Widodo mengawal KPK dalam mengusut kasus dugaan korupsi penerbitan SKL BLBI. "Jokowi jangan diam saja," ujar Rizal setelah diperiksa KPK dalam kaitan dengan kasus BLBI, Senin, 22 Desember 2014.

Rizal mengatakan kasus BLBI yang sedang diselidiki KPK rawan dipolitisasi karena melibatkan banyak konglomerat. "Dulu Kejaksaan Agung dan Kepolisian main semua," kata Menteri Keuangan era Presiden Abdurrahman Wahid itu. (Baca: Jokowi Jangan Diam Saja)

3. Tak Takut Panggil Megawati

Ketua KPK Abraham Samad menegaskan, institusi yang dipimpinnya tidak takut bila harus memeriksa Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. "Jadi begini, posisi KPK itu menyamakan semua orang di depan hukum. Kami tidak peduli apakah itu Megawati atau presiden, tidak ada urusan bagi KPK," kata Abraham saat ditemui di Jakarta Selatan, Rabu, 27 Agustus 2014. (Baca: Tak Takut Panggil Megawati)

4. Abraham: Ekspose Kasus BLBI

Ketua KPK Abraham Samad meminta penyelidik lembaganya segera melakukan gelar perkara kasus BLBI. "Sebab penyelidikan kasus ini sudah berlangsung terlalu lama," kata Abraham di kantornya, Jumat, 11 Juli 2014. "Ekspose akan dilakukan setelah Lebaran 2014." (Baca: KPK Segera Ekspose Kasus BLBI)

KPK, kata Abraham, tak bakal ragu memeriksa orang-orang yang diduga berkaitan dengan skandal BLBI. "Megawati bisa saja dipanggil. Kami sudah pernah memanggil Jusuf Kalla dan Boediono di kasus lain. Apalagi Mega, kan, sudah mantan (presiden)," katanya.

Pada 23 April 2013, KPK memulai penyelidikan tindak pidana korupsi seputar penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia kepada sejumlah bank pada 1997-1998.

5. KPK Periksa Rini Soewandi

KPK memanggil Rini Mariani Soemarno Soewandi dalam soal pemberian Surat Keterangan Lunas BLBI. Rini merupakan Menteri Perindustrian dan Perdagangan era Presiden Megawati Soekarnoputri. "Dimintai keterangannya soal SKL BLBI," kata juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Johan Budi S.P., melalui pesan pendek, Selasa, 25 Juni 2013. (Baca: BLBI, KPK Periksa Rini Soewandi)

MUHAMAD RIZKI | TIM TEMPO

Berita Lain:

KPK Rontok Giliran Yusuf PPATK Diteror DPR

Komnas HAM: Pemborgolan Bambang KPK Adalah Teror

Saksi Komjen Budi Gunawan Terancam Diseret Paksa