Artis Olga Lydia (tengah) bersama sejumlah relawan pendukung Joko Widodo pada Pilpres 2014 mendatangi kantor KPK, Jakarta, 15 Januari 2015. Massa Relawan Salam Dua Jari itu mendukung KPK meminta Presiden Jokowi tak melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri. TEMPO/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz, menilai Joko Widodo bekerja buruk selama seratus hari pertama pemerintahannya. Jika diberi rapor, kata Donal, Jokowi pantas dapat nilai jeblok dan rapor merah. "Dalam hal penegakan hukum misalnya, kami beri Pak Jokowi nilai lima," ujar Donal ketika dihubungi Tempo, Rabu, 28 Januari 2015.
Donal menjelaskan, Jokowi pantas mendapat nilai lima dalam hal penegakan hukum karena kurangnya terobosan. Selain itu, Jokowi juga masih minim bicara soal agenda-agenda pemberantasan korupsi.
Menurut Donal, Jokowi selaku penerima Bung Hatta Award seharusnya sudah membuat terobosan hukum dalam seratus hari kerjanya. Misalnya, dengan membuat desain besar penegakan hukum ke depan selama masa pemerintahannya. (Baca: Jokowi Janji Pilih Kapolri Bersih)
"Tetapi Pak Jokowi lebih sering memprioritaskan agenda-agenda pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Padahal, agenda itu akan menjadi percuma dan tak jalan apabila anggarannya dikorupsi," ujar Donal.
Jokowi tak hanya menerima nilai lima dalam hal penegakan hukum. Dalam hal kelembagaan, kata Donal, Jokowi juga dapat nilai lima. Donal mengatakan, penyebabnya adalah posisi-posisi vital di pemerintahan yang terlalu banyak diisi oleh orang-orang parpol yang rawan punya kepentingan politik.
Donal memberi contoh pengisian posisi Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, serta Kapolri yang semuanya diisi orang yang terafiliasi dengan parpol. Menteri Hukum dan HAM diisi oleh Yasonna Laoly yang merupakan kader PDIP, Jaksa Agung diisi Prasetyo yang merupakan kader NasDem, dan Kapolri akan diisi Budi Gunawan yang dekat dengan PDIP. (Baca: Jokowi Pilih Jaksa Agung dari Partai)
"Yah saya kasih nilai 5,5 lah karena Ketua MK yang baru cukup bagus dan pengisian posisi menteri masih melibatkan KPK. Sayang, tidak konsisten," ujar Donal.
