TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 35 organisasi masyarakat berencana mengajukan permohonan amendemen Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Koordinator rencana amendemen tersebut, Rudhy Wedhasmara, beralasan undang-undang ini tidak menyelesaikan masalah narkotik di Tanah Air.
“Sama saja dengan undang-undang sebelumnya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika,” katanya saat dihubungi, Selasa, 27 Januari 2015.
Menurut Rudhy, dua undang-undang itu mengatur hukuman mati bagi para pengedar dan bandar. Tapi, sejak hukuman itu dilaksanakan pada 2004, angka pengguna dan peredaran gelap narkotik tidak menurun. “Penerapan eksekusi mati tak mengurangi jumlah pemakai,” ujarnya. (Baca: PKBI Tolak Eksekusi Mati Narapidana Narkoba)
Isi undang-undang itu, Rudhy menambahkan, juga mendua. Dalam Pasal 54 dan 55 disebutkan bahwa pecandu narkotik dan korban penyalahgunaan narkotik wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Tapi, di Pasal 111 dan 112, orang yang memiliki dan menyimpan narkotik diancam pidana maksimal 12 tahun penjara. Karena ada dua ketentuan itu, rehabilitasi akhirnya diperjualbelikan. “Kebanyakan hanya bisa diakses oleh orang-orang berduit,” ujarnya.
Para pengguna yang tidak memiliki uang lebih banyak dimasukkan ke penjara. Padahal, menurut dia, pasal pidana tersebut lebih layak diterapkan untuk para pengedar, bandar, dan kurir. (Baca: Indonesia Gawat Narkoba, Jokowi Minta Bantuan Kiai)
Selain itu, kata Rudhy, Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kapolri, serta Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, yang menjadi aturan pelaksana undang-undang tersebut, juga inkonstitusional. Rudhy beralasan, peraturan bersama tak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan.
Dia menuturkan, daripada menerbitkan peraturan bersama, lebih baik pemerintah menciptakan sistem pidana khusus untuk narkotik. Peradilan ini nantinya khusus menangani pengguna narkotik, sama seperti halnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang digunakan untuk mengadili para koruptor. “Sehingga nantinya korban narkotik diperlakukan dengan adil,” ujarnya. (Baca: Australia Lobi Jokowi Batalkan Eksekusi Mati)
Rudhy belum tahu kapan dia dan teman-temannya akan mengajukan permohonan amendemen tersebut. Menurut dia, saat ini 35 organisasi yang tergabung, seperti Persaudaraan Korban Napza Indonesia, Rumah Cemara Bandung, Performa Semarang, Ikatan Korban Napza Bali, dan Empowerment and Justice Action Surabaya, masih merencanakan langkah-langkah yang akan mereka tempuh. Mereka masih berdiskusi dengan para ahli, menyusun langkah akademis, dan mendekati anggota parlemen. (Baca: MA Beri Lampu Hijau Eksekusi Lima Terpidana Mati)
Dihubungi secara terpisah, juru bicara BNN, Kombes Sumirat, tak mempermasalahkan rencana ini. Menurut dia, setiap undang-undang pasti memiliki kekurangan. “Asalkan arah amendemennya menuju ke kebaikan,” katanya.
NUR ALFIYAH
Baca juga:
Politikus PDIP: Jokowi Bisa ‘Game Over’
KPK Tolak Bambang Mundur, Bola Panas di Jokowi
Johan Budi KPK Bicara Soal Serangan dan Dendam
Syahrini Pamer Foto Bersama Paris Hilton di Bali
Kiamat Tiga Menit Lagi
