Menteri Koordinator Bidang Politik, hukum dan keamanan, Tedjo Edhi melihat proses pemusnahan sabu seberat 862kg di Bandara Seokarno Hatta, Tangerang, Banten, 27 Januari 2015. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
TEMPO.CO, Jakarta - Protes berbagai elemen masyarakat atas pernyataan Menteri Koordinator Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno disampaikan melalui media sosial dan unjuk rasa.
Tedjo mengeluarkan pernyataan yang dianggap tidak bijak terkait dengan kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian Indonesia sehubungan pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri.
Dari catatan Tempo, setidaknya ada empat pernyataan Menteri Tedjo yang dianggap kontroversial. Pertama, saat Tedjo meragukan kebenaran dugaan kasus korupsi yang disidik KPK, termasuk soal rekening gendut Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Menurut dia, kepolisian adalah lembaga hukum yang kredibel dan patut didengar. "Lagi pula, apakah KPK pasti benar?" ujar dia. (Baca: Jusuf Kalla : Menteri Tedjo Sudah Ditegur)
Kedua, Tedjo menyatakan kalau KPK ingin menggagalkan Budi Gunawan sebagai Kepala Polri. "Ini kelihatan sekali, seolah-olah hanya ingin menggagalkan Budi Gunawan. Kalau memang bukti sudah ada, ayo, segera diproses," kata Tedjo.
Ketiga, Tedjo menilai KPK kekanak-kanakan. Menteri Tedjo mengatakan KPK melanggar kesepakatan dengan Kepolisian untuk tidak mengeluarkan pernyataan tendesius. "Jangan membakar massa (dengan orasi) 'Ayo rakyat. Kita harus begini-begitu’, pernyataan itu adalah sikap kekanak-kanakan," ujar Tedjo. (Baca juga: KPK vs Polri, Menteri Tedjo: Jangan Bakar Massa)
Keempat, Tedjo menyesalkan adanya pergerakan massa di Komisi Pemberantasan Korupsi yang juga diliput berbagai media massa nasional. Menurut Tedjo, KPK akan kuat bila justru didukung konstitusi yang berlaku. "Bukan dukungan rakyat yang enggak jelas itu," kata Tedjo di kompleks Istana Negara, Sabtu, 24 Januari 2015.
Staf Khusus Presiden Temui Wiranto Bahas Keamanan Papua
4 September 2017
Staf Khusus Presiden Temui Wiranto Bahas Keamanan Papua
Staf Khusus Presiden untuk Papua, Lenis Kogoya, menemui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto di kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Senin.