Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto berbicara di depan awak media terkait pengunduran diri dari jabatannya di Gedung KPK, Jakarta, 26 Januari 2015. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Harian Partai Demokrat Sjarifuddin Hasan mengatakan partainya mengimbau para kader untuk menahan diri berkomentar ihwal perselisihan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kepolisian RI. Sebabnya, Demokrat mengkhawatirkan komentar tersebut malah memperkeruh situasi politik nasional. (Baca: 3 Aktor Kontroversial di Balik Kisruh KPK Vs Polri)
"Kami memberikan kesempatan kepada Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo) untuk menyelesaikan masalah ini secepatnya," kata Sjarifuddin dalam konferensi pers di ruang Fraksi Demokrat, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 26 Januari 2015. (Baca: Jagoan Hukum ke Istana, Jokowi Bikin Tim Khusus?)
Sikap Demokrat itu, kata Sjarif, telah disepakati dalam rapat Dewan Perwakilan Pusat di Cikeas, Jawa Barat, Ahad malam, 25 Januari. Mantan Ketua Fraksi Demokrat itu menjelaskan sebenarnya pihaknya telah mempunyai opsi solusi atas masalah KPK-Polri. "Kami akan mengungkapkan bila diminta pemerintah."
Sjarifuddin berpendapat perselisihan KPK-Polri berawal dari penetapan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai tersangka. Penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto pun memperuncing situasi menjadi semakin panas. (Baca: Sepeda Jokowi, 'Save KPK', dan Rakyat Tak Jelas)
Menurut Sjarifuddin, Presiden Joko Widodo harus mempertimbangkan konstitusi dan aspirasi masyarakat dalam mencari solusi untuk menyelesaikan pertikaian itu. "Kita harus mendukung KPK dan Polri sebagai lembaga penegak hukum," ujarnya. (Baca: Sejak Budi Gunawan Tersangka, KPK Diserang 7 Kali)
Syarief Hasan : Rakyat Berhak Menentukan Siapa Pemimpinnya, Melalui Mekanisme Pemilu
31 Agustus 2023
Syarief Hasan : Rakyat Berhak Menentukan Siapa Pemimpinnya, Melalui Mekanisme Pemilu
Wakil Ketua MPR RI Prof. Dr. H. Sjarifuddin Hasan, MM, MBA., yang akrab disapa Syarief Hasan mengingatkan masyarakat supaya berparan aktif dalam pemilu 2024.
Syarief Hasan : MK Tidak Berwenang Atur Batas Usia Minimum Capres dan Cawapres
8 Agustus 2023
Syarief Hasan : MK Tidak Berwenang Atur Batas Usia Minimum Capres dan Cawapres
Wakil Ketua MPR Sjarifuddin Hasan ikut menanggapi polemik tentang batas minimal usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang sedang dalam proses persidangan judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK).
