Jokowi, Kalah Tegas dari Ketua RT dan Lupa Janji

Reporter

Sabtu, 24 Januari 2015 21:45 WIB

Massa anti korupsi bertopeng Wakil Ketua KPK Bambang Widjajanto, menggelar aksi di halaman Gedung KPK, Jakarta Selatan, 24 Januari 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta agar proses hukum penangkapan Bambang dilakukan secara obyektif. “Saya sebagai kepala negara juga meminta tak terjadi gesekan antara Polri dan KPK dalam menjalankan tugas masing-masing,” kata Jokowi di Istana Bogor, 23 Januari 2015. (Baca: Jokowi Tolak Intervensi)



Sikap Jokowi yang mengambang dan tak memberikan solusi atas upaya sistematis melumpuhkan Komisi Pemberantasan Korupsi itu menuai kritik pedas. Berikut ini beberapa kecaman terhadap Presiden Jokowi:



1. Tak Lebih Tegas dari Ketua RT


Advertising
Advertising


Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah mengkritik Presiden Joko Widodo yang tidak memberikan solusi atas kriminalisasi terhadap Wakil KPK Bambang Widjojanto. Menurut dia, pernyataan Jokowi tidak mencerminkan seorang kepala negara yang berpihak terhadap upaya pemberantasan korupsi.



"Pernyataan Jokowi tidak lebih tegas dari seorang ketua rukun tetangga. Kita butuh seorang presiden, bukan petugas partai," ujar Anis saat bertemu dengan pimpinan KPK, di gedung KPK, Jumat, 23 Januari 2015. (Baca: Jokowi Kalah Tegas oleh Ketua RT )

Selanjutnya: Sejarah Mencatat Sikap Jokowi


<!--more-->



2. Sejarah Mencatat Sikap Jokowi



Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi Sapto Prabowo menuntut Presiden Joko Widodo bersikap tegas terkait dengan penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.



"Presiden harus bersikap tegas terhadap ini. Sejarah akan mencatat Anda, presiden yang pro-pemberantasan korupsi atau sebaliknya," kata Johan dalam konferensi pers di kantornya, Jumat, 23 Januari 2015. (Baca: Sejarah Akan Mencatat Anda Presiden)


Selanjutnya: Jokowi Ingkar Janji

<!--more-->



3. Jokowi Ingkar Janji



Direktur Advokasi Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada, Oce Madril, menilai tindakan Presiden Jokowi adalah bentuk ingkar janji politik saat masih berlaga di pemilihan umum presiden tahun lalu.



Saat masih menjadi calon presiden, Jokowi sempat berjanji memperkuat KPK. Ternyata, "Itu hanya 'lip service' yang menjurus pembohongan terhadap publik," kata Oce saat dihubungi Tempo, Sabtu, 24 Januari 2015. Menurut dia, Presiden Jokowi harus membela KPK. Sebab, selama ini KPK sudah menjadi lembaga pemberantasan korupsi andalan di Indonesia. (Baca: Pukat UGM : Presiden Jokowi Ingkar Janji)



INDRA WIJAYA I LINDA TRIANITA



Berita Lain:
Penghancuran KPK: Tiga Indikasi PDIP Mega Bermain
Orang Goblok pun Tahu, Ini Serangan Balik Polisi
Penangkap Bambang KPK Anak Buah Budi Gunawan


Berita terkait

Kata Gerindra soal Jokowi Bisa Jadi Penasihat Prabowo via Dewan Pertimbangan Agung

1 jam lalu

Kata Gerindra soal Jokowi Bisa Jadi Penasihat Prabowo via Dewan Pertimbangan Agung

Wacana Jokowi menjadi penasihat Prabowo sudah beberapa kali mencuat. DPA bisa jadi bentuk formal presidential club yang ingin diinisiasi Prabowo.

Baca Selengkapnya

Pendapat Pakar Soal Peluang Artis Jadi Menteri di Kabinet Prabowo

2 jam lalu

Pendapat Pakar Soal Peluang Artis Jadi Menteri di Kabinet Prabowo

Pakar memperkirakan Prabowo akan berhati-hati dalam memilih menteri agar tidak ada kesalahan saat bertugas nanti.

Baca Selengkapnya

Bertolak ke Sultra, Jokowi Bakal Resmikan Jalan hingga Bendungan

3 jam lalu

Bertolak ke Sultra, Jokowi Bakal Resmikan Jalan hingga Bendungan

Jokowi dan rombongan direncanakan mendarat di Pangkalan TNI Haluoleo, Kabupaten Konawe Selatan pada Ahad sore.

Baca Selengkapnya

Kala Jokowi Getol Gowes Sepeda di CFD Jakarta

6 jam lalu

Kala Jokowi Getol Gowes Sepeda di CFD Jakarta

Di Bundaran HI, Jokowi berhenti sejenak untuk beristirahat dan berinteraksi dengan masyarakat lainnya

Baca Selengkapnya

Ketahui Hak Prerogatif Presiden, Kapan dan untuk Kepentingan Apa Bisa Digunakan?

9 jam lalu

Ketahui Hak Prerogatif Presiden, Kapan dan untuk Kepentingan Apa Bisa Digunakan?

Presiden Jokowi sebut pemilihan menteri merupakan hak prerogatif Prabowo sebagai presiden terpilih. Apakah pengertiannya?

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Jokowi Dinilai Lemah terhadap Freeport, Keluarga Prabowo Bangun Pabrik Timah

11 jam lalu

Terpopuler: Jokowi Dinilai Lemah terhadap Freeport, Keluarga Prabowo Bangun Pabrik Timah

Terpopuler: Pemerintah Jokowi dinilai lemah terhadap Freeport, keluarga Prabowo Subianto bangun pabrik timah di Batam.

Baca Selengkapnya

Sebab Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Dilaporkan ke KPK

1 hari lalu

Sebab Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy Dilaporkan ke KPK

Kepala Bea Cukai Purwakarta Rahmady Effendy dilaporkan ke KPK atas tuduhan tidak benar saat melaporkan harta kekayaannya

Baca Selengkapnya

5 Hal Menjelang Pansel KPK Diumumkan, Ujian Jokowi hingga Seleksi Anggota Panitia

1 hari lalu

5 Hal Menjelang Pansel KPK Diumumkan, Ujian Jokowi hingga Seleksi Anggota Panitia

Jokowi mulai menyusun panitia seleksi atau pansel KPK untuk menyaring pimpinan periode berikutnya

Baca Selengkapnya

Pengamat Energi UGM Kritik Perpanjangan Izin Ekspor Konsentrat Tembaga Freeport

1 hari lalu

Pengamat Energi UGM Kritik Perpanjangan Izin Ekspor Konsentrat Tembaga Freeport

Pengamat energi UGM sebut pemerintah tegas terhadap larangan ekspor mineral mentah lain tapi lembek terhadap Freeport.

Baca Selengkapnya

Prabowo Sebut Jokowi Arahkan Menterinya Beri Data ke Dirinya, Pakar Bilang Begini

1 hari lalu

Prabowo Sebut Jokowi Arahkan Menterinya Beri Data ke Dirinya, Pakar Bilang Begini

Prabowo menyebut Jokowi telah memberikan arahan kepada semua menterinya untuk memberikan data ke dirinya. Apa kata pakar?

Baca Selengkapnya