TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboe Bakar Al Habsyi, mendukung wacana pembentukan Panitia Khusus terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi.
Langkah itu, menurut Aboe, perlu ditempuh guna menelusuri motif politik di balik penetapan status tersangka terhadap calon Kepala Kepolisian RI, Komisaris Jenderal Budi Gunawan. "Sejauh ini belum ada pembahasan di tingkat komisi. Tapi kami setuju wacana itu," ujar Aboe, Kamis 22 Januari 2015. (Baca: Kutipan 5 Tokoh yang Sudutkan KPK)
Aboe mengatakan mekanisme pansus memungkinkan DPR mengaudit apakah proses penegakan hukum yang dilakukan KPK sesuai prosedur. Dalam kasus Budi Gunawan, kata dia, penetapan status tersangka terkesan sarat dengan muatan politis lantaran kasus yang disidik rentang waktunya terlalu jauh. "Tiba-tiba jadi tersangka saat yang bersangkutan dicalonkan sebagai Kapolri. Bagaimana mungkin bisa ditetapkan sebagai tersangka dalam waktu secepat itu?" katanya. (Baca: Kasus Budi Gunawan, Jokowi Bisa Di-Gus Dur-kan)
Aboe menampik anggapan jika langkah politik itu dinilai bertendensi untuk mendukung Budi Gunawan. "Kami menjaga proses penegakan hukum yang transparan," ujarnya. Menurut dia, wibawa penegakan hukum bisa runtuh jika lembaga seperti KPK diseret-seret dalam ranah politik. "Kami berharap KPK bisa menjadi lembaga yang independen dan kuat. Jangan dikesankan politis. Kalo sudah dikesankan politis, sulit kita bicara penegakan huium," katanya. (Baca: Pengacara Budi Gunawan: Orang KPK Bukan Malaikat)
Ketua Komisi Hukum Aziz Syamsuddin mengaku belum bisa menggambarkan peta dukungan terhadap wacana pembentukan pansus KPK. Menurut dia, desakan yang cukup mengemuka di komisi hukum adalah penggunaan hak interpelasi. Sejumlah fraksi menilai pengangkatan pelaksana tugas kapolri yang saat ini dipercayakan kepada Komisaris Jenderal Badrodin Haiti melanggar prosedur lantaran tidak dikomunikasikan dengan DPR. "Lihat perkembangannya dalam pekan depan," katanya. (Baca: Kasus Budi Gunawan, KPK Sudah Dua Hari 'Rehat')
