TEMPO.CO, Jakarta - Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono, masih meminta eks menterinya tidak mengomentari kebijakan pemerintah baru. Menurut bekas Menteri Perindustrian Kabinet Indonesia Bersatu II, M.S. Hidayat, larangan itu belum dicabut, meski Presiden Joko Widodo hampir seratus hari memimpin. ”Tidak mengkritik. Tapi jika memberi masukan dan pertimbangan untuk program pemerintah dipersilakan,” kata Hidayat melalui pesan pendek, Rabu, 21 Januari 2015.

Larangan mengkritik kebijakan pemerintah baru ditegaskan Yudhoyono beberapa hari sebelum Joko Widodo dilantik sebagai presiden pada Oktober 2014. Saat itu, seusai rapat terbatas kabinet di Kantor Presiden, Jakarta, medio September 2014, SBY menginstruksikan jajaran menteri dan pejabat senior pemerintah untuk tidak mengomentari, menanggapi, apalagi menyalahkan kebijakan dan program yang akan dilaksanakan pemerintah baru. Menurut SBY, apa pun bentuk kebijakan presiden terpilih harus dihormati dan diapresiasi. ”Larangan itu belum dicabut,” kata Hidayat.

Pada Rabu siang ini, SBY mengumpulkan para mantan menterinya di kediamannya di Cikeas, Jawa Barat. Acara tersebut, kata Hidayat, merupakan inisiatif SBY. ”Tapi tak semuanya datang.” Reuni ini bukan baru kali ini diadakan SBY. Menurut Hidayat, dua bulan lalu acara serupa diadakan di Bandung. ”Acaranya makan siang, mendengar musik, bernyanyi, dan sedikit pidato dari SBY soal politik internasional dan dalam negeri,” ujarnya. (Baca: Mahasiswa Tuding JokowiLakukan Pencitraan.)

Menurut Hidayat, acara itu semacam reuni kecil-kecilan para menteri yang sempat bekerja bersama SBY. Ia menegaskan, acara itu tidak membahas kebijakan yang diambil pemerintah saat ini. (Baca: Jokowi Membalas Kritik dengan Tindakan.)

TIKA PRIMANDARI

Terpopuler:
Langgar Tenggat Waktu, Jokowi Ancam Copot Menteri
Membandingkan Bob Sadino dengan Mario Teguh
QZ8501: Naik Cepat, Jatuh, dan Ucapan Allahu Akbar