Hamid Awaluddin Minta Dirut Jamsostek Ditangkap di Jeddah

Reporter

Editor

Jumat, 8 Juli 2005 19:17 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Hamid Awaludin, menyatakan lolosnya mantan Direktur Jamsostek Ahmad Junaedi dari pencekalan karena kesalahan petugas imigrasi. "Ahmad Junaedi bisa lolos beribadah umroh karena human error dari petugas kami,"ujarnya ketika mengadakan pertemuan di kantornya, Jumat (8/7). Kronologis lolosnya Ahmad Junaedi. Tanggal 4 juli malam Direktorat imigrasi mengirimkan daftar cekal atas nama Drs. Ahmad Junaedi kelahiran Lubuk Linggau, 12 juni 1945. Dengan alamat rumah Jalan Bacang II no 8 Mayestik. Keesolan harinya petugas imigrasi tanggal 5 juli menerima paspor secara kolektif rombongan umroh mantan Direktur Jamsostek tersebut.Namun ketika diperiksa, nama yang tertera dalam pasport tersebut Achmad Junaedi, kelahiran Lahat, 12 Juni 1943. Beralamatkan di Jalan Rambutan, Jakarta Selatan dan itu sesuai dengan kartu tanda penduduk yang ditunjukan.Ketika diperiksa nama tersebut tidak ada dalam daftar cekal, maka petugas imigrasi meloloskannya. Hamid menilai petugas imigrasi di lapangan kurang tanggap terhadap hal ini. "Mestinya petugas kami mencari alternatif lain dulu tidak hanya sekali coba saja," katanya.Menurut Menteri Hamid, saat ini imigrasi sudah berkoordinasi dengan imigrasi Jeddah untuk mencari Ahmad Junaedi dan menyita paspornya. "Kami sudah kontak imigrasi Jeddah agar mereka mengambil paspornya dan mengganti dengan surat perjalanan laksana paspor (SPLP) yang hanya sekali pakai,"ungkapnya.Direktur Jenderal Imigrasi, Iman Santosa menyatakan pemeriksaan paspor secara kolektif merupakan hal biasa untuk rombongan. Ke depan Iman menyatakan pemeriksaan pasport harus satu-persatu. "Tidak boleh lagi melayani grup dengan fasilitas kolektif lagi, jadi mereka harus antri satu-satu,"katanya. Iman mengakui perlunya kajian lebih mendalam terhadap teknologi imigrasi agar kejadian ini tidak terjadi lagi.Yudha Setiawan

Berita terkait

Kementerian Kehakiman Amerika Serikat Utus Pejabat Spesialis Kecerdasan Buatan

23 Februari 2024

Kementerian Kehakiman Amerika Serikat Utus Pejabat Spesialis Kecerdasan Buatan

Mengantisipasi potensi dampak kecerdasan buatan terhadap penegakan hukum, Kementerian Kehakiman AS tunjuk pejabat pertama yang berfokus pada AI.

Baca Selengkapnya

78 Autogate di Bandara Soekarno-Hatta Diresmikan, Kini Layanan Pemeriksaan Imigrasi Hanya 15-25 Detik

3 Januari 2024

78 Autogate di Bandara Soekarno-Hatta Diresmikan, Kini Layanan Pemeriksaan Imigrasi Hanya 15-25 Detik

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM meresmikan 78 autogate baru di Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Baca Selengkapnya

Lelang Barang KPK Sitaan Hasil Gratifikasi, Begini Syarat dan Cara Mengikuti Lelangnya

18 Desember 2023

Lelang Barang KPK Sitaan Hasil Gratifikasi, Begini Syarat dan Cara Mengikuti Lelangnya

KPK menggelar lelang atas barang sitaan hasil gratifikasi dalam Hakordia 2023. Begini tata cara dan syarat mengikuti lelangnya.

Baca Selengkapnya

Momentum Hakordia, Ahli Hukum Nilai Kejagung Kurang Greget Tangani Kasus Korupsi

13 Desember 2023

Momentum Hakordia, Ahli Hukum Nilai Kejagung Kurang Greget Tangani Kasus Korupsi

Ahli Hukum Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menilai kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) khususnya dalam pemberantasan korupsi kurang greget.

Baca Selengkapnya

Momentum Hakordia, Pengamat Nilai Penanganan Kasus Korupsi oleh Polri Masih Mengecewakan

13 Desember 2023

Momentum Hakordia, Pengamat Nilai Penanganan Kasus Korupsi oleh Polri Masih Mengecewakan

Herdiansyah Hamzah menulai kinerja Polri dalam pemberantasan korupsi yang masih mengecewakan publik jika dilihat secara kualitatif.

Baca Selengkapnya

KPK Beri Skor 95,75 untuk Pencegahan Korupsi di DKI, Heru Budi: Kita Sudah di Zona Tertinggi

12 Desember 2023

KPK Beri Skor 95,75 untuk Pencegahan Korupsi di DKI, Heru Budi: Kita Sudah di Zona Tertinggi

Ini tentang aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk memantau capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Firli Bahuri Diundang ke Hari Antikorupsi Sedunia, tapi Tak Hadir

12 Desember 2023

KPK Sebut Firli Bahuri Diundang ke Hari Antikorupsi Sedunia, tapi Tak Hadir

KPK mengatakan telah mengundang semua insan KPK melalui email kantor, termasuk kepada Ketua nonaktif Firli Bahuri. Tapi Firli tak hadir.

Baca Selengkapnya

Jokowi Minta RUU Perampasan Aset Segera Diselesaikan

12 Desember 2023

Jokowi Minta RUU Perampasan Aset Segera Diselesaikan

Presiden Jokowi meminta DPR segera membahas dan menyelesaikan RUU Perampasan Aset. Mekanisme untuk pengembalian kerugian negara.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sebut Banyak Pejabat Ditangkap tapi Tak Hentikan Korupsi di Indonesia

12 Desember 2023

Jokowi Sebut Banyak Pejabat Ditangkap tapi Tak Hentikan Korupsi di Indonesia

Presiden Jokowi mengatakan sudah terlalu banyak pejabat Indonesia yang ditangkap dan dipenjarakan karena korupsi.

Baca Selengkapnya

Ketua KPK Nawawi Pomolango Sebut Butuh Sinergi untuk Berantas Korupsi

12 Desember 2023

Ketua KPK Nawawi Pomolango Sebut Butuh Sinergi untuk Berantas Korupsi

Nawawi Pomolango mengatakan, sinergi gerak dari seluruh elemen bangsa harus kembali dipimpin untuk melakukan pemberantasan korupsi bisa bergerak maju.

Baca Selengkapnya