Terlihat ambulan yang membawa jenazah terpidana mati, mendapatkan pengawalan, Minggu 18 Januari 2015. Terpidana mati Namaona Denis akan dimakamkan di Nusakambangan. Sedangkan Daniel Enemua akan dimakamkan di Jakarta. Aris Andrianto/Tempo
TEMPO.CO,Jakarta - Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi menegaskan bahwa eksekusi mati yang telah dijalankan pemerintah Indonesia tidak melanggar konvensi internasional. "Hukuman itu masih menjadi hukum positif di Indonesia. Kita melakukan penegakan hukum sesuai dengan hukum Indonesia," kata Menteri Retno kepada Tempo, Ahad, 18 Januari 2014.
Brasil dan Belanda memanggil pulang duta besar mereka setelah Indonesia mengabaikan permintaan dan bujukan untuk membatalkan eksekusi enam terpidana mati kasus narkoba. Lima di antaranya adalah warga negara Belanda, Brasil, Nigeria, Malawi, dan Vietnam.
“Penerapan hukuman mati, yang dikecam masyarakat dunia, berdampak mengganggu hubungan dengan negara kami,” demikian pernyataan yang dilansir kantor berita Brasil seperti dikutip Reuters, Ahad, 18 Januari 2014.
Belanda juga menyoroti hukuman mati di Indonesia. “Ini menyedihkan dan hukuman tidak berperikemanusiaan,” ujar Menteri Luar Negeri Belanda Bert Koenders. (Baca: Permintaan Akhir 4 Terpidana Mati Sebelum Eksekusi.)
Pencabutan hak hidup dalam konteks hukuman mati diatur dalam sistem pidana, sejalan dengan hukum yang berlaku, sepanjang diterapkan dan diatur dengan peraturan dan undang-undang, masih diperbolehkan dalam hukum internasional.
Khusus dalam hukum HAM internasional, Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) pasal 6 ayat kedua menyatakan di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan atas beberapa kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Kovenan dan Konvensi tentang Pencegahan dan Hukum Kejahatan Genosida.
Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar keputusan akhir yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang berwenang. Sepanjang proses hukumnya dipenuhi, negara mana pun harus menghormati keputusan suatu negara menjalankan hukuman mati. Grasi yang ditolak oleh Presiden Joko Widodo merupakan proses hukum yang telah final.
"Hukum di Indonesia mengatakan kejahatan narkotik di Indonesia merupakan kejahatan yang serius. Jadi tidak ada yang dilanggar pemerintah Indonesia karena seperti yang disebutkan di ICCPR pasal 6, sesuai dengan hukum yang berlaku," ucap Menteri Retno.
