TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla enggan buka-bukaan ihwal isi pertemuan Presiden Joko Widodo dan Komisi Pemberantasan Korupsi kemarin malam. Kalla bahkan membantah pertemuan itu membahas kasus dugaan rekening gendut yang menjerat Komisaris Jenderal Budi Gunawan.
"Hanya konsultasi masalah hukum saja," ujar Kalla di kantornya, Jumat, 16 Januari 2015.
Menurut Kalla, pertemuan dirinya dengan KPK merupakan hal yang biasa. Dia menyebut lembaga negara memang wajar minta pendapat ke kepala negara. "Biasa saja, namanya lembaga negara minta pendapat ke Presiden," katanya.
Kemarin malam, KPK mendatangi ke kompleks istana untuk bertemu Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla. Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto punya informasi lain soal pertemuan ini. Andi membenarkan ada pembahasan soal nasib Budi Gunawan. (Baca juga: Bela Budi Gunawan, Tedjo: Apakah KPK Pasti Benar?)
Andi mengatakan pertemuan berlangsung selama tiga sesi. Jokowi dan Kalla, ujarnya, duduk sebagai pemerintah. Andi tak mengungkap pimpinan KPK yang ikut dalam pertemuan tersebut. (Baca juga: Budi Gunawan Tak Dilantik, Gerindra: Interpelasi!)
Hingga saat ini, Presiden Jokowi belum memberikan keputusan terkait dengan status Budi Gunawan. Menteri Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdjiatno mengatakan Presiden Jokowi mungkin saja mengangkat Pelaksana Tugas Kepala Kepolisian RI. Langkah ini, ujarnya, harus dikomunikasikan dengan DPR. (Baca juga: Ditanya Budi Gunawan, Jokowi 'Ngambang' Lagi.)
Adapun Kalla menegaskan saat ini Jenderal Sutarman masih menjabat Kapolri. Sebabnya, Presiden Jokowi belum menerbitkan Keputusan Presiden terkait dengan pencopotan dan pengangkatan Kapolri baru. Jokowi sendiri mengirimkan nama Komisaris Jenderal Budi Gunawan menggantikan Kapolri Jenderal Sutarman. DPR menyetujui usulan ini. Sekarang, keputusan pelantikan Budi Gunawan ada di tangan Presiden Jokowi. (Baca juga: Ini Rekam Jejak Wakil Kapolri Badrodin Haiti.)
TIKA PRIMANDARI
Terpopuler
KPK: Jokowi, Tak Ada Jalan Lantik Budi Gunawan
PDIP Ngotot Budi Gunawan Dilantik, Jokowi Repot
Kabar Kabareskrim Dicopot, Menteri Tedjo Tak Tahu
Bahas Budi Gunawan, KPK Bertemu Jokowi
Kisah Rani, Kurir Narkoba Jelang Hukuman Mati
Berita terkait
Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita
2 jam lalu
Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk
Baca SelengkapnyaSyarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya
18 jam lalu
Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.
Baca SelengkapnyaAmnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
1 hari lalu
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca SelengkapnyaInvestigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia
1 hari lalu
Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaSoal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan
1 hari lalu
Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.
Baca SelengkapnyaKata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan
2 hari lalu
Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.
Baca SelengkapnyaKorlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap
2 hari lalu
Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.
Baca SelengkapnyaKorlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri
2 hari lalu
Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.
Baca SelengkapnyaKomnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai
2 hari lalu
Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.
Baca SelengkapnyaTNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota
2 hari lalu
Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.
Baca Selengkapnya