Kasus Budi Gunawan: 3 Indikasi Jokowi Kurang Tegas

Reporter

Kamis, 15 Januari 2015 02:20 WIB

Presiden Joko Widodo berbicara di depan awak media dalam konfrensi press di komplek Istana, Jakarta, 14 Januari 2015. Tempo/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Joko Widodo mengatakan baru akan mengambil sikap mengenai nasib Komisaris Jenderal Budi Gunawan setelah sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada hari ini (15 Januari 2015).


"Ada proses hukum di sini setelah penetapan tersangka oleh KPK. Tapi ada proses politik di DPR," kata Jokowi dalam konferensi pers, Rabu malam, 14 Januari 2015. "Saya masih menunggu. Saya tidak tahu kapan paripurna di DPR selesai, setelah itu akan kita putuskan kebijakan apa yang akan diambil," tutur Jokowi. (Baca: Jokowi Tunggu Paripurna DPR)


Sebelumnya, Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar, mengatakan sikap Jokowi yang tak membatalkan calon Kapolri yang sudah tersangka, sama buruknya dengan DPR yang tetap memproses pencalonan itu. "Sama-sama tidak menepati janji (memberantas korupsi)," kata Zainal, 14 Januari 2015. (Baca: Jika Ngotot Lantik Budi, Jokowi Seburuk DPR)


Dari catatan Tempo, setidaknya ada tiga indikasi Presiden Jokowi belum bisa mengambil keputusan tegas setelah berselang lebih 24 jam dari konferensi pers KPK mengenai penetapan Budi sebagai tersangka.


1. Gagal Tentukan Sikap pada Selasa Malam


Advertising
Advertising

Presiden Jokowi berencana membahas nasib Budi Gunawan pada Selasa malam (13 Januari) seperti yang diungkapkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Ia menjelaskan pula reaksi Presiden setelah Selasa siang KPK mengumunkan Budi Gunawan menjadi tersangka kasus rekening gendut.


“Beliau kaget. Tentu saja ini harus direspons karena KPK sudah menetapkan (Budi sebagai tersangka),” ujar Pratikno di Istana Negara, Selasa sore (13 Januari). Malam itu juga rencananya Jokowi akan membahas nasib Budi Gunawan. (Baca: Malam Ini Jokowi Bahas Kasus Budi Gunawan)


Rupanya rencana rapat malam itu diurungkan. Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan, rapat soal rekomendasi Komisi Kepolisian Nasional setelah Budi ditetapkan tersangka baru dilaksanakan keesokan harinya.


Andi menyatakan rapat akan dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala Staf Kepresidenan Luhut Panjaitan, dan Andi sendiri. "Rencananya pukul 07.30 WIB, besok (Rabu pagi, 14 Januari)," kata Andi Widjajanto, Selasa malam, 13 Januari 2015. (Baca: Jokowi Baru Tentukan Nasib Budi Gunawan Pagi Ini)


Malam itu, kesibukan justru terlihat di rumah Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta. Sejak pukul 17.37 hingga 19.00 WIB, tiga orang petinggi partai menyambangi rumah Megawati. Di antaranya Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Sutiyoso. Keluar masuk mobil di rumah itu bahkan berlangsung hingga dini hari. (Baca: Rumah Mega Ramai Hingga Dinihari )


2. Hari Rabu Tak Ada Sikap Tegas


Walau Presiden berencana membahas soal Budi Gunawan sejak Rabu pagi, tapi tak kunjung keluar penjelasan yang ditunggu publik mengenai sikap Istana. Hal ini terdeteksi lewat pernyataan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh setelah bertemu Presiden Jokowi di Istana pada Rabu siang.


Surya mengatakan, ia tetap menyokong pengajuan calon Kepala Polri oleh Presiden. "Bukan Budi Gunawan-nya. Tapi saya mendukung tatanan sistem ketatanegaraan kita. Bukan personel atau pribadi siapa pun," kata Surya di Istana Negara, Rabu, 14 Januari 2015. (Baca: Surya Paloh: Apa KPK Pasti Benar?


Adapun Presiden Jokowi baru menggelar jumpa pers sehabis Maghrib dan menyatakan masih menunggu lagi sidang paripurna DPR hari ini (Kamis 15 Januari)


3. Tak Kunjung Menerima KPK


Ketua KPK Abraham Samad telah berupaya mengontak Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan hasil gelar perkara kasus Komisaris Jenderal Budi Gunawan sudah selesai pada Senin, 12 Januari 2015. "KPK sudah berusaha membuka komunikasi bertemu dengan Presiden, tapi kami belum dikasih waktu," kata Abraham di kantornya, Selasa, 13 Januari 2015. (Baca: Budi Gunawan Tersangka, KPK Sudah Kontak Jokowi)


Sehari kemudian, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto juga mengatakan masih berupaya bertemu Jokowi dengan difasilitasi Menteri Sekretaris Negara Pratikno. "Saya percaya Pak Jokowi akan konsisten menjalankan konstitusi. Karena dia tunduk pada konstitusi," kata Bambang di kantornya, Rabu, 14 Januari. (Baca: KPK Yakin Jokowi Tak Lantik Budi Gunawan )


Hingga Rabu malam, Presiden belum juga menjadwalkan pertemuan dengan pimpinan KPK untuk membicarakan kasus Budi Gunawan.


TIM TEMPO


Berita Lain:


SBY Copot Jabatan Tersangka, Kini Jokowi Malah...


Rahasia Jokowi Mengatasi Kisruh Budi Gunawan


Reaksi Jokowi Soal Rekening Gendut Budi Gunawan

































Berita terkait

KPK Akui Awal OTT Kasus Korupsi di BPPD Sidoarjo Tak Berjalan Mulus

1 jam lalu

KPK Akui Awal OTT Kasus Korupsi di BPPD Sidoarjo Tak Berjalan Mulus

KPK mengakui OTT kasus pemotongan dan penerimaan uang kepada pegawai negeri Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo, awalnya tak sempurna.

Baca Selengkapnya

Ma'ruf Amin Sebut Prabowo Perlu Berupaya Lebih Keras Bikin Presidential Club

3 jam lalu

Ma'ruf Amin Sebut Prabowo Perlu Berupaya Lebih Keras Bikin Presidential Club

Wapres mengatakan presidential club ini bisa dalam bentuk konsultasi baik secara personal maupun informal, jika sulit diformalkan

Baca Selengkapnya

Jerry Sambuaga Dorong IEU-CEPA Selesai sebelum Jokowi Lengser dari Jabatan Presiden

3 jam lalu

Jerry Sambuaga Dorong IEU-CEPA Selesai sebelum Jokowi Lengser dari Jabatan Presiden

Jerry Sambuaga mengatakan baik Jerman maupun Indonesia memegang posisi penting di regional masing-masing.

Baca Selengkapnya

Jokowi Resmikan PPDS: Pendidikan Dokter Spesial Gratis, Dapat Gaji Lagi

3 jam lalu

Jokowi Resmikan PPDS: Pendidikan Dokter Spesial Gratis, Dapat Gaji Lagi

Kementerian Kesehatan membuka Program Pendidikan Dokter Spesialis atau PPDS berbasis rumah sakit pendidikan gratis.

Baca Selengkapnya

Respons KPK soal Ayah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Disebut Makelar Kasus

4 jam lalu

Respons KPK soal Ayah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Disebut Makelar Kasus

KPK buka suara soal kabar ayah Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali, Kiai Agoes Ali Masyhuri, sebagai makelar kasus Hakim Agung Gazalba Saleh.

Baca Selengkapnya

Terkini: Viral Cokelat Rp 1 Juta Kena Pajak Rp 9 Juta Ini Tanggapan Bea Cukai, Kata Jokowi soal Pabrik Sepatu Bata yang Tutup

5 jam lalu

Terkini: Viral Cokelat Rp 1 Juta Kena Pajak Rp 9 Juta Ini Tanggapan Bea Cukai, Kata Jokowi soal Pabrik Sepatu Bata yang Tutup

Bea Cukai menanggapi unggahan video Tiktok yang mengaku mengirim cokelat dari luar negeri senilai Rp 1 juta dan dikenakan bea masuk Rp 9 juta.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Tarik Dana Insentif Melalui Peraturan Bupati, Total Capai Rp 2,7 Miliar

5 jam lalu

KPK Sebut Gus Muhdlor Tarik Dana Insentif Melalui Peraturan Bupati, Total Capai Rp 2,7 Miliar

Motif korupsi Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor bermula dari adanya aturan yang dibuat sebagai dasar pencairan dana insentif pajak daerah bagi pegawai BPPD.

Baca Selengkapnya

Daftar 12 Laboratorium di Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi Hari Ini

6 jam lalu

Daftar 12 Laboratorium di Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi Hari Ini

Indonesia Digital Test House menjadi laboratorium uji perangkat digital terbesar di Asia Tenggara. Simak pesan peresmian Jokowi.

Baca Selengkapnya

Pabrik Bata di Purwakarta Ditutup, Ini Komentar dari Jokowi hingga Pj. Gubernur Jabar

6 jam lalu

Pabrik Bata di Purwakarta Ditutup, Ini Komentar dari Jokowi hingga Pj. Gubernur Jabar

Presiden Jokowi menilai tutupnya pabrik sepatu Bata karena pertimbangan efisiensi dan tidak menggambarkan kondisi perekonomian Indonesia.

Baca Selengkapnya

Kisah Srikandi PLN Mengendalikan Listrik saat Presiden Joko Widodo ke NTB

6 jam lalu

Kisah Srikandi PLN Mengendalikan Listrik saat Presiden Joko Widodo ke NTB

PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat (UIW NTB) dalam komitmennya mendukung pengarusutamaan gender.

Baca Selengkapnya