DPR Datangi Rumah Budi Gunawan, Ada Apa?  

Reporter

Selasa, 13 Januari 2015 14:39 WIB

Budi Gunawan. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Nasional Demokrat, Martin Hutabarat, mengaku tidak tahu rencana kunjungan Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat ke rumah calon tunggal Kepala Kepolisian Republik Indonesia Komisaris Jenderal Budi Gunawan hari ini. Martin hanya tahu kunjungan akan dilakukan pada Jumat, 16 Januari 2015.

"Dalam putusan rapat kemarin, rencananya kunjungan Jumat besok. Ini sudah disepakati bersama," kata anggota Komisi Hukum itu ketika dihubungi Tempo pada Selasa, 13 Januari 2015.

Ketua Komisi Hukum Aziz Syamsuddin juga mengaku tidak tahu ihwal rencana kunjungan tersebut. "Nanti diputuskan dalam rapat di tingkat pleno," ucap politikus dari Fraksi Golkar itu.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Tempo, Komisi Hukum akan berkunjung ke kediaman Budi Gunawan di kompleks Polri di Jalan Duren Tiga Barat, Pancoran, Jakarta Selatan. Rencananya, kunjungan tersebut diikuti 55 anggota Komisi Hukum.

Martin mengatakan tujuan kunjungan anggota Komisi Hukum untuk mengetahui kehidupan sehari-hari Budi Gunawan. "Kami ingin melihat bagaimana kehidupan rumah tangga Budi Gunawan dan diperkenalkan dengan keluarganya," ujar Martin. Adapun uji kepatutan dan kelayakan akan dilakukan pada Senin, 19 Januari.

Jumat pekan lalu, Presiden Joko Widodo menyerahkan surat ke DPR. Isinya, Jokowi menunjuk Budi Gunawan, Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian, sebagai calon satu-satunya pengganti Kapolri Jenderal Sutarman. Masa jabatan Sutarman baru habis pada Oktober mendatang.

Penunjukan tersebut menuai kecaman dari sejumlah pihak. Sebab, Budi Gunawan diduga memiliki rekening gendut bernilai miliaran rupiah. Ditambah lagi Komisi Pemberantasan Korupsi serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tidak dilibatkan dalam seleksi calon Kapolri itu.

SINGGIH SOARES

Terpopuler
Copot Sutarman, Jokowi Disebut Gerindra Tak Beretika
Pemeran Mahar Film Laskar Pelangi Meninggal di Kos
Jawaban Jokowi Soal Pilih Budi Gunawan tanpa KPK
Kesaksian Teman Mahar Laskar Pelangi Sebelum Tewas










Berita terkait

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

9 jam lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

1 hari lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

1 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

1 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

2 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

2 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

2 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

2 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

2 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya