Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian RI, Komisaris Jenderal Budi Gunawan. TEMPO/Subekti.
TEMPO.CO , Jakarta: Anggota Komisi Kepolisian Nasional M. Nasser mengatakan komisi mempunyai alasan kuat tidak melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menyelekai kandidat calon Kepala Polri menggantikan Jenderal Sutarman. Menurut Nasser pemilihan calon Kapolri tidak perlu melibatkan KPK.
"Memilih Kapolri tidak seperti memilih menteri," kata Nasser saat dihubungi Tempo, Ahad, 11 Januari 2015.
Untuk memilih menteri, Nasser melanjutkan, wajar jika memerlukan bantuan KPK. Sebab ada ratusan hingga ribuan nama yang masuk menjadi kandidat satu posisi menteri. Sedangkan untuk calon Kapolri, hanya ada sedikit pilihan. "Hanya ada lima jenderal bintang lima yang jadi calonnya." (Baca; Jokowi Ditantang Libatkan KPK Klarifikasi Kapolri)
Nasser menambahkan rekam jejak para calon Kapolri lebih gampang diselidiki karena hampir 35 tahun bekerja di kepolisian. Walhasil setidaknya Mabes Polri sendiri sudah punya cukup data rekam jejak mereka. Selain itu, sesuai Undang-Undang Kompolnas punya tugas untuk memilihkan calon-calon Kapolri yang pantas untuk diserahkan ke presiden. "Karena itu presiden percaya kepada kami." (Baca: Protes Jokowi Pilih Budi Gunawan, ICW Tutup Mata)
Nasser pun meminta masyarakat untuk percaya dengan kinerja Kompolnas. Nasser beralasan bahwa anggota Kompolnas berasal dari luar Kepolisian. "Kami dari masyarakat biasa, kami pun jaga jarak dengan polisi demi integritas kami." (Baca: 3 Blunder Jokowi Pilih Komjen Budi Gunawan)
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menyerahkan nama Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kepala Polisi Republik Indonesia kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada Jum'at, 9 Januari 2015. Sayangnya Komisi Pemberantasan Korupsi tidak dilibatkan dalam memilih Kapolri yang baru.
Budi Gunawan yang dipilih Presiden Jokowi memiliki harta kekayaan yang lebih besar ketimbang empat calon Kepala Polri lainnya. Harta kekayaan mantan ajudan Presiden RI keempat Megawati Soekarnoputri itu mencapai Rp 22,6 miliar. Budi terakhir kali menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara ke KPK 26 Juli 2013. Adapun laporan harga kekayaan Budi Gunawan sebelumnya pada 19 Agustus 2008 sebesar Rp 4,6 miliar.
Jelang Ramadan, Kapolri Minta Kapolda Cek Stok Minyak Goreng di Pasar
26 Maret 2022
Jelang Ramadan, Kapolri Minta Kapolda Cek Stok Minyak Goreng di Pasar
Pengawasan dan pemantauan dari kepolisian untuk memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa stok minyak goreng curah terjamin dan harga penjualannya sesuai HET.
