TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Hukum dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Trimedya Panjaitan, berencana mempertanyakan isu kepemilikan rekening gendut kepada calon Kapolri, Budi Gunawan. Menurut dia, isu itu perlu tanyakan guna menjelaskan isu yang berkembang di publik. "Tentu isu itu akan kami tanyakan kepada beliau," ujarnya ketika dihubungi, Ahad, 11 Januari 2015.
Sosok Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian, Komisaris Jenderal, Budi Gunawan, tengah digadang-gadang Presiden Joko Widodo untuk menggantikan Jenderal Sutarman. Sosok Budi sempat menuai polemik setelah namanya masuk dalam daftar perwira tinggi pemilik rekening gendut. Ia diketahui memiliki rekening senilai Rp 54 miliar dan melakukan transaksi di luar profil jabatannya. (Baca:Calon Kapolri: Tiga Perbedaan Pilihan Jokowi dan SBY)
Trimedya menjelaskan, semua pertanyaan yang berkembang di publik merupakan bagian dari materi yang akan digunakan anggota komisi hukum saat menggelar uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon Kapolri. "Individu atau kelompok masyarakat sipil yang memiliki informasi penting juga bisa menyampaikan kepada kami, termasuk ICW, IPW atau yang lain," katanya.
Menurut Trimedya, informasi itu akan membantu DPR untuk mengetahui rekam jejak seorang calon Kapolri. Bahkan, komisi hukum juga memiliki tradisi menyambangi rumah kediaman calon Kapolri untuk mengetahui gaya hidupnya. "Semua informasi yang kami himpun akan ditanyakan dalam fit and proper test. Termasuk visi dan misi dalam memimpin Polri," ujarnya. (Baca: Calon Kapolri: Tiga Persamaan Pilihan Jokowi dan SBY)
Dalam penentuan calon Kapolri, kata Trimdedya, DPR cenderung hanya menyetujui nama yang diajukan Presiden. "Belum pernah ada dalam sejarahnya ditolak DPR," katanya. Kalau pun ada kritik yang bermunculan, DPR hanya akan menjadikan itu sebagai bahan catatan untuk diketahui presiden. "Kami menghormati apa yang menjadi pilihan Presiden. Karena itu prerogatif presiden," ujarnya.
