Ternyata, Budi Gunawan Dapat Rapor Merah KPK
Minggu, 11 Januari 2015 20:00 WIB
Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian RI, Komisaris Jenderal Budi Gunawan. TEMPO/Subekti.
TEMPO.CO , Jakarta - Mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Yunus Husein menyesalkan pengajuan nama Budi Gunawan oleh Presiden Joko Widodo sebagai calon Kapolri. Sebab, integritasnya sempat dipertanyakan Komisi Pemberantasan Korupsi dan PPATK. (Baca: Calon Kapolri: Tiga Perbedaan Pilihan Jokowi dan SBY )
"Calon Kapolri sekarang pernah diusulkan menjadi menteri. Tetapi pada waktu pengecekan info di PPATK & KPK, yang bersangkutan mendapat rapor merah alias tidak lulus," ujar Yunus melalui twitternya @YunusHusein, Ahad, 11 Januari 2015. Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian, Komisaris Jenderal, Budi Gunawan, digadang-gadangmenjadi calon Kapolri. Mantan ajudan presiden di era Presiden Megawati itu akan menggantikan kursi yang kini dijabat Jenderal Sutarman. (Baca: Calon Kapolri: Tiga Persamaan Pilihan Jokowi dan SBY )
Budi sempat menuai polemik setelah masuk dalam daftar perwira tinggi pemilik rekening gendut. Berdasarkan laporan PPATK, ia diketahui memiliki rekening senilai Rp 54 miliar dan melakukan transaksi di luar profilnya. RIKY FERDIANTO
Baca berita lainnya: 2 Perusahaan Ini Setor Duit ke Budi Gunawan Diancam Bom, Kantor VoA Indonesia Gelap Gulita Jokowi: Izin Penerbangan Bertahun-tahun Dibiarkan Jonan: Pencarian Black Box Air Asia Bukan Utama Jenazah Pria Diduga Teroris Dibawa ke Makassar
Advertising
Advertising
Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh
6 jam lalu
Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh
Menurut Jokowi, berbagai masukan tentang susunan kabinet mendatang itu boleh diberikan jika Prabowo meminta.
Baca Selengkapnya
Jokowi soal Rencana Pemberian Insentif Mobil Listrik: Masih Dibicarakan
7 jam lalu
Jokowi soal Rencana Pemberian Insentif Mobil Listrik: Masih Dibicarakan
Presiden Joko Widodo alias Jokowi buka suara soal kelanjutan rencana pemerintah memberi insentif untuk mobil hybrid.
Baca Selengkapnya
Nadiem Berterima Kasih ke Jokowi atas Dukungan terhadap Merdeka Belajar
7 jam lalu
Nadiem Berterima Kasih ke Jokowi atas Dukungan terhadap Merdeka Belajar
Nadiem mengatakan, semua keberhasilan gerakan Merdeka Belajar selama ini berkat dukungan dan arahan dari Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya
Jokowi Sebut Kapasitas Produksi Motor Listrik di RI 1,6 Juta Unit, Baru Tercapai 100 Ribu Unit
7 jam lalu
Jokowi Sebut Kapasitas Produksi Motor Listrik di RI 1,6 Juta Unit, Baru Tercapai 100 Ribu Unit
Presiden Jokowi menyebut Indonesia memiliki peluang pasar yang besar untuk mengembangkan ekosistem kendaraan motor listrik. Begini penjelasannya.
Baca Selengkapnya
Jokowi Respons Positif soal Wacana Presidential Club, Berharap Bisa Dilakukan Setiap 2 Hari Sekali
8 jam lalu
Jokowi Respons Positif soal Wacana Presidential Club, Berharap Bisa Dilakukan Setiap 2 Hari Sekali
Jokowi merespons positif wacana Presidential Club yang digagas Presiden terpilih Prabowo Subianto
Baca Selengkapnya
Jokowi Tegaskan Penyusunan Kabinet Baru Hak Prerogatif Prabowo: Kalau Usul-usul Boleh
9 jam lalu
Jokowi Tegaskan Penyusunan Kabinet Baru Hak Prerogatif Prabowo: Kalau Usul-usul Boleh
Jokowi menegaskan susunan kabinet pada pemerintahan mendatang merupakan hak prerogatif Presiden Terpilih dalam hal ini Prabowo
Baca Selengkapnya
Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang Bakal Direlokasi ke Bolaang Mongondow
10 jam lalu
Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang Bakal Direlokasi ke Bolaang Mongondow
Kementerian PUPR bakal merelokasi merelokasi warga terdampak erupsi Gunung Ruang di Sulawesi Utara.
Baca Selengkapnya
IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik
10 jam lalu
IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik
Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.
Baca Selengkapnya
Prabowo Bakal Bentuk Presidential Club, Megawati, SBY dan Jokowi Masuk di Dalamnya
10 jam lalu
Prabowo Bakal Bentuk Presidential Club, Megawati, SBY dan Jokowi Masuk di Dalamnya
Prabowo disebut akan membentuk Presidential Club yang menjadi wadah pertemuan mantan presiden.
Baca Selengkapnya
KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?
11 jam lalu
KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?
Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
7 jam lalu
12 jam lalu
13 jam lalu
14 jam lalu
16 jam lalu
18 jam lalu
1 hari lalu
1 hari lalu
1 hari lalu
1 hari lalu