Gaya Hidup Budi Gunawan Jadi Perhatian

Reporter

Editor

Budi Riza

Sabtu, 10 Januari 2015 12:11 WIB

Kepala Lembaga Pendidikan Polri (Kalemdikpol) Komjen Pol. Budi Gunawan. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat berencana menyambangi rumah kediaman calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Budi Gunawan. Langkah itu diambil DPR untuk menyiapkan materi uji kepatutan dan kelayakan.

"Menjelang fit and proper test, kami akan mengadakan tinjauan lapangan ke kediaman, melihat langsung kehidupan orang yang bersangkutan," ujar politikus Partai Golkar, Bambang Soesatyo, ketika dihubungi, Sabtu, 10 Januari 2015. (Baca: Soal Calon Kapolri, Kompolnas: Kami Tidak Memihak)

Menurut Bambang, peninjauan ke rumah kediaman seorang calon pejabat negara perlu dilakukan untuk mengetahui gambaran gaya hidup orang itu. "Dari penataan rumah seseorang kami kan bisa mengetahui gaya hidup mereka."

Selain menempuh mekanisme itu, kata Bambang, DPR juga meminta individu atau kelompok masyarakat sipil melaporkan bahan-bahan yang diperlukan untuk keperluan uji kelayakan. "Kalau ada yang memiliki dokumen penting, silakan dilaporkan." (Baca: Cari Calon Kapolri, Kompolnas Pelajari 5 Jenderal)

Bahkan DPR juga akan membuka diri bagi masyarakat sipil yang merasa berkepentingan untuk menyuarakan penilaian mereka terhadap sosok Budi Gunawan. "Kalau ICW atau Indonesia Police Watch mau ikut rapat dengar pendapat, kami akan fasilitasi."

Sosok Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian RI, Komisaris Jenderal Budi Gunawan, digadang-gadang Presiden Joko Widodo sebagai calon Kapolri. Ajudan presiden di era pemerintahan Megawati Soekarnoputri itu akan mengisi kursi yang kini diduduki Jenderal Sutarman yang akan memasuki masa pensiun pada Oktober 2015. (Baca: Kapolri: 110 WNI Bergabung dengan ISIS)

Bambang mengakui sosok Budi sempat menuai polemik lantaran sempat terindikasi memiliki rekening gendut. Namun dugaan itu dimentahkan Kapolri yang saat itu dijabat Jenderal Bambang Hendarso. "Sudah diklarifikasi. Dugaan itu tidak terbukti."

RIKY FERDIANTO

Baca juga:


Warga Kota Bekasi Adukan Indosat ke Polisi
Jokowi-JK Hadir di Acara HUT PDIP
Polisi Bekuk Buron Budiono Tan
Wali Kota Sebut Iklan Indosat Melecehkan Bekasi

Berita terkait

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

11 jam lalu

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas

Baca Selengkapnya

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

1 hari lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

1 hari lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

3 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

3 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

3 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

4 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

5 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

6 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

6 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya