Komnas HAM: Polisi Paling Banyak Melanggar HAM  

Reporter

Editor

Agung Sedayu

Kamis, 8 Januari 2015 20:00 WIB

Ilustrasi anggota kepolisian. ANTARA/Noveradika

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menerima 6.527 berkas pengaduan pelanggaran hak asasi sepanjang 2014. Pengaduan paling banyak ditujukan kepada pihak kepolisian, yakni sebanyak 2.200 berkas. "Masyarakat merisaukan peran teman-teman polisi," kata Ketua Komnas HAM Hafid Abbas di kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis, 8 Januari 2015.

Jumlah berkas pengaduan terhadap polisi juga paling banyak pada 2012 dan 2013. Wakil Ketua Komnas HAM Bidang Eksternal Siane Indriani mengatakan pengaduan ini berkaitan dengan masih banyaknya tindak kekerasan yang dilakukan polisi. Misalnya, dalam penangkapan dan proses pembuatan berita acara pemeriksaan. (Baca: Komnas HAM Minta Jokowi Tangani Kasus GKI Yasmin)

"Beberapa kepala kepolisian daerah sudah memasang kamera CCTV di ruang BAP, tapi itu belum cukup mengurangi kekerasan dalam proses itu," ujar Siane. (Baca:Kebebasan Beragama di Indonesia Kian Memburuk)

Karena itu, ia melanjutkan, Komnas HAM akan menginisiasi pembentukan rancangan undang-undang antipenyiksaan. "Nantinya, BAP yang disertai proses penyiksaan bisa dibatalkan," kata Siane.

Wakil Ketua Komnas HAM Bidang Internal Anshori Sinungan mengatakan pengaduan terhadap para polisi banyak karena mereka kerap berinteraksi dengan masyarakat. "Ini terjadi di semua lini kehidupan secara nasional," ujarnya.

PRIHANDOKO




Berita terkait

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

2 jam lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Pemerintah Merasa Toleransi dan Kebebasan Beragama di Indonesia Berjalan Baik

8 jam lalu

Pemerintah Merasa Toleransi dan Kebebasan Beragama di Indonesia Berjalan Baik

Kemenkumham mengklaim Indonesia telah menerapkan toleransi dan kebebasan beragama dengan baik.

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

17 jam lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

1 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

1 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

2 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

2 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

2 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

2 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya