Tim juru runding kubu Agung Laksono dan kubu Aburizal Bakrie, dari kiri : The L Sambuaga, Yorris Raweyai, Syarif Cicip Sutardjo dan Agun Gunanjar, sebelum perundingan islah, di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, 23 Desember 2014. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar versi Musyawarah Nasional Golkar di Ancol Agung Laksono dan Ketua Dewan Pertimbangan Munas Golkar di Bali Akbar Tandjung tiba-tiba datang ke Istana Negara. Keduanya dipertemukan Presiden Joko Widodo yang mendukung islah kedua kubu partai berlambang pohon beringin tersebut.
"Saya tak tahu kalau dia ke sini, jadi saya baru tahu Akbar ke sini baru tadi. Saya ke sini sendiri saja," kata Agung di Istana Negara, Rabu, 7 Januari 2015. (Baca: Golkar Kubu Agung Tak Cabut Gugatan ke Kubu Ical)
Dalam pertemuan tersebut, menurut Agung, keduanya melaporkan soal kondisi dan keinginan Golkar untuk menyelesaikan konflik internal tanpa intervensi pemerintah. Hal tersebut juga diklaim sebagai keinginan Jokowi yang enggan ikut campur. (Baca: Islah Golkar Terancam Gagal)
Agung menyatakan sudah disampaikan pula adanya tim juru runding antarkedua kubu yang tengah berunding untuk keputusan islah dalam kurun 60 hari. Meski demikian, kubu Ancol ogah untuk menarik gugatan hukum yang sudah terlanjur masuk ke pengadilan.
"Kami menyampaikan apresiasi besar kepada presiden atas perhatian dan dukungan usaha penyelesaian persoalan internal kami. Itu juga yang kami baca di surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia," kata Agung. (Baca: Munas Islah Golkar, Agus Gumiwang Menolak Maju)
Meski hadir di Istana, Agung membantah pertemuan jadi tanda bergabungnya Golkar ke koalisi pemerintah. Menurut dia, sesuai keputusan munas Ancol, Golkar akan hengkang dari seluruh bentuk koalisi termasuk koalisi Merah Putih.
Selain itu, Golkar akan mendukung pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dalam posisi tanpa meminta imbalan atau jabatan. Golkar akan membantu pemerintah dengan tetap membuka ruang untuk mengkritik dan mengoreksi.
