TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah akan segera mengajukan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Presiden Langsung sebagai bagian dari paket undang-undang politik untuk Pemilu 2004. Saat ini draft yang akan diajukan tengah dipaparkan di hadapan Presiden di Istana Negara, Jumat (10/1). Jadi tinggal menunggu amanat Presiden sebelum diserahkan kepada DPR, kata Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno sebelum rapat Jumat (10/1). Walaupun masih akan dibahas lagi oleh legislatif, tapi ada beberapa poin dalam draft yang sempat mengundang pertanyaan. Salah satunya mengenai persyaratan calon paket presiden dan wakilnya. Dalam draft disebutkan, calon tidak boleh terlibat dalam masalah hukum hingga terkesan bernuansa politis. Tidak, tidak ada muatan politis, kata Sabarno. Sabarno menjelaskan, draft yang disiapkan sekarang tidak mempunyai pretensi kepada seseorang atau sebuah partai. Namun, ia mengakui seseorang tidak dapat dicalonkan apabila menjadi terdakwa dengan ancaman hukuman minimal lima tahun. Pokoknya kan kita ingin punya presiden steril dari hal-hal tertentu, kata dia. Dia juga menyebutkan, persyaratan lain yang tercantum adalah tiap calon harus melaporkan kekayaannya. (Dede Aribowo-Tempo News Room)