Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti meninggalkan gedung KPK, Jakarta, Rabu, 3 Desember 2014. Susi datang untuk melaporkan harta kekayaannya dan berkoordinasi mengenai pencurian ikan di perairan Indonesia. TEMPO/Eko Siswono
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia Mayor Jenderal Fuad Basya membantah tudingan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad yang menyebut lembaganya menghambat Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam memberantas pencurian ikan. Jusru, menurut Fuad, lembaganya yang paling berperan dalam pemberantasan pencurian ikan di perairan Indonesia.
"Dasar argumen dia (Samad) apa menilai kami sebagai penghalang. Faktanya, kami ini pelaku utama dalam menindak pencurian ikan," kata Fuad saat dihubungi Tempo, Kamis malam, 25 Desember 2014. "Kami juga sudah bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korups, dan justru mereka malah mendukung apa yang kami kerjakan." (Baca: Menteri Susi Minta KPK Bantu Basmi Maling Ikan)
Fuad menuturkan lambatnya penegakan hukum terhadap pelaku pencurian ikan sebenarnya bukan kesalahan institusinya. "Melainkan lamanya proses hukum berkekuatan tetap, sehingga kadang kami juga bingung jika ingin menenggelamkan kapal asing yang terbukti mencuri ikan," ujarya. (Baca: KPK: Tiga Lembaga ini Tak Dukung Menteri Susi)
Dia berharap presiden menerbitkan peraturan presiden turunan dari Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Isinya antara lain percepatan penegakan proses hukum dan eksekusi penenggelaman kapal serta hukuman yang setimpal bagi para pencuri ikan. "Supaya kami bersama Badan Keamanan Laut, Polri, dan Kejaksaan Agung bisa segera melakukan tanpa dituding menghalangi pemberantasan pencurian ikan," tuturnya.
Sebelumnya, Ketua KPK Abraham Samad menyebut tiga lembaga negara yang menghalangi upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan memberantas pencurian ikan. Tiga lembaga itu adalah Tentara Nasional Indonesia, Polri, dan Kejaksaan Agung. (Baca: 4 Rencana Menteri Susi yang Berantakan)
KKP Tangkap Enam Kapal Illegal Fishing Berbendera Vietnam dan Filipina di Laut Natuna dan Sulawesi
8 April 2023
KKP Tangkap Enam Kapal Illegal Fishing Berbendera Vietnam dan Filipina di Laut Natuna dan Sulawesi
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap enam kapal ikan asing yang diduga melakukan penangkapan ikan secara ilegal di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
KKP Minta Dukungan Kabareskrim Tindak Penyelundupan Ikan
18 Maret 2021
KKP Minta Dukungan Kabareskrim Tindak Penyelundupan Ikan
KKP meminta dukungan Polri, khususnya di lapangan terkait pengamanan dan penegakan hukum termasuk menindak kasus penyelundupan ikan ilegal dari luar negeri.
