TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek mengatakan kementeriannya banyak mencoret anggaran daerah yang boros. Efisiensi ini berhasil menghemat anggaran sampai ratusan miliar.

"Yang dipangkas itu yang tidak efektif dan cenderung terjadi pemborosan, duplikasi," ujar Donny, sapaan Reydonnyzar, Selasa, 23 Desember 2014, di kantornya. (Baca: Dana Perjalanan DPRD dan Pejabat DIY Capai Rp 97 M)

Beberapa pos anggaran yang dipangkas adalah anggaran perjalanan dinas dalam dan luar negeri, belanja makan-minum, belanja keuangan, belanja DPRD, bantuan keuangan provinsi ke kabupaten, tunjangan kinerja daerah, dan dana bantuan sosial atau hibah. "(Pemborosan) ini kami temukan hampir di seluruh provinsi."

Daerah yang belanja pengeluarannya besar, kata Donny, adalah daerah yang kapasitas fiskalnya tinggi atau daerah miskin. (Baca: Pemerintah Akan Stop Pemborosan Anggaran di Daerah)

Hal ini disebabkan mereka merasa selalu mendapatkan transfer dana perimbangan sehingga tidak merasa sayang menghambur-hamburkannya.

"Kalau mereka punya sumber PAD yang susah payah mereka kumpulkan sendiri, tentu mereka lebih menghargai anggarannya," ujar Donny. (Baca: Menteri Tjahjo Soroti Pengelolaan Anggaran Pemda )

Donny mencontohkan ada daerah yang amat banyak menganggarkan belanja perjalanan untuk DPRD. "Ada yang anggaran belanjanya Rp 3 triliun, untuk DPRD bisa sampai 7 persen. Itu kami minta pangkas hingga nol koma persen."

TIKA PRIMANDARI

Terpopuler
Ahok Makan Babi, Ibu-ibu di NTT 'Klepek-klepek'
Penampakan Surga Dunia Menurut Jokowi
Film Sutradara Indonesia Masuk Nominasi Oscar
Lulung Cs Dapat Mobil Mewah
Ahok 'Tebar' Duit Rp 20 Miliar di NTT