Seorang TNI AL berjaga saat ditenggelamkannya Kapal Ikan berbendera Vietnam di Perairan Tarempa, Anambas, Kepulauan Riau, 5 Desember 2014. Penenggelaman kapal ini sesuai dengan instruksi Presiden, Jokowi untuk menindak tegas kapal ikan asing yang mencuri ikan di Indonesia. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat militer Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia, Rizal Darma Putra, mengatakan Kepala Staf TNI Angkatan Laut yang akan dipilih Presiden Joko Widodo harus punya ketegasan dalam menyelesaikan masalah pencurian ikan di perairan Indonesia.
"Tidak boleh tebang pilih. Kapal-kapal besar juga harus ditindak," kata Rizal saat dihubungi Tempo, Ahad, 21 Desember 2014. Selain itu, ia melanjutkan, KSAL yang baru harus bisa memberikan penjelasan kepada publik ihwal dasar hukum dari penenggelaman kapal yang melakukan pencurian ikan.
"Kapal itu ditenggelamkan berdasarkan keputusan pengadilan atau tertangkap basah melakukan pencurian ikan? Ini harus dijelaskan KSAL yang baru," ujar Rizal. Menurut dia, penjelasan ini perlu dilakukan untuk meredam protes dari sejumlah negara tetangga atas kebijakan penenggelaman kapal.
Secara umum, Rizal mengatakan, KSAL yang baru harus bisa mendukung visi poros maritim yang diusung pemerintah Jokowi, di samping ikut menjaga kedaulatan Indonesia. Menurut dia, KSAL yang baru juga harus bisa membangun peran defence diplomacy dalam kaitan menjaga wilayah Indonesia dari konflik atau sengketa perairan, misalnya yang terjadi di Laut Cina Selatan.
"Bagaimana agar tidak terjadi konflik dan kedaulatan kita bisa dijaga tanpa ada suatu pertempuran," ucap Rizal. Meski begitu, ia enggan berkomentar ihwal siapa nama perwira di Angkatan Laut yang pantas menjadi KSAL. "Kita lihat saja keputusan Pak Jokowi nanti."
Adapun Jokowi segera menentukan KSAL baru sebagai pengganti Laksamana Marsetio yang memasuki masa pensiun Desember ini. Saat ini, ada empat perwira tinggi berpangkat bintang tiga di Angkatan Laut yang bisa menjadi pengganti Marsetio, yakni Kepala Staf Umum TNI Laksamana Madya Ade Supandi, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya Didit Herdiawan, Rektor Universitas Pertahanan Laksamana Madya Desi Albert Mamahit, dan Kepala Pelaksana Harian Badan Keamanan Laut Laksamana Madya Sri Mohammad Darojatim.
KKP Tangkap Enam Kapal Illegal Fishing Berbendera Vietnam dan Filipina di Laut Natuna dan Sulawesi
8 April 2023
KKP Tangkap Enam Kapal Illegal Fishing Berbendera Vietnam dan Filipina di Laut Natuna dan Sulawesi
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap enam kapal ikan asing yang diduga melakukan penangkapan ikan secara ilegal di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
KKP Minta Dukungan Kabareskrim Tindak Penyelundupan Ikan
18 Maret 2021
KKP Minta Dukungan Kabareskrim Tindak Penyelundupan Ikan
KKP meminta dukungan Polri, khususnya di lapangan terkait pengamanan dan penegakan hukum termasuk menindak kasus penyelundupan ikan ilegal dari luar negeri.
