TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Dalam Negeri M. Ma'ruf akan mengirim tim investigasi ke Nabire dan Jaya Wijaya, Papua, Senin besok, untuk memverifikasi laporan tidak berfungsinya pelayanan umum. "Tim ini akan terdiri dari Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Depdagri," kata Progo Nurdjaman, Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri, di kantornya, Jumat (24/6). Tim beranggota lima orang itu, kata Progo, dikirim setelah Departemen Dalam Negeri didatangi ratusan anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Papua Seluruh Indonesia (BEM PSI) kemarin. Mereka minta Ma'ruf mengeluarkan surat keputusan penonaktifan Bupati Jaya Wijaya David Huby, Bupati Nabire A.P. Youw, dan Gubernur Papua J.P. Salossa. "Pelayanan publik sudah tak jalan lagi," kata Ketua BEM PSI Yan Matuwan, ketika diterima Progo, kemarin.Tim investigasi itu akan memverifikasi pengaduan yang diterima. "Katanya rumah sakit, dokter, perawat, dan guru sudah tidak berfungsi," ujar Progo. "Mestinya gubernur lapor, tapi sayang tidak ada laporan yang kami terima." (Ibnu Rusydi)
Berita terkait
Profil Kota Ternate, Berdiri Sejak 27 April 1999 Sesuai UU Otonomi Daerah
1 hari lalu
Hari ini, 27 April 1999, adalah berdirinya Kota Ternate berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
Baca SelengkapnyaIstana Pastikan Jokowi Tak Hadiri Penyematan Satyalencana kepada Gibran hingga Bobby
3 hari lalu
Istana Kepresidenan memastikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak akan hadir dalam Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) XXVIII
Baca SelengkapnyaPendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?
5 hari lalu
Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.
Baca SelengkapnyaDukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda
8 hari lalu
Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini
Baca SelengkapnyaAnggota Baleg DPR Sebut Kawasan Aglomerasi Dukung Jakarta Tak 'Tenggelam', Apa Alasannya?
45 hari lalu
Mardani mengatakan kawasan aglomerasi yang diusulkan pemerintah dalam RUU DKJ jauh lebih lentur.
Baca SelengkapnyaIrjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar
46 hari lalu
Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali
Baca SelengkapnyaAHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil
52 hari lalu
Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.
Baca SelengkapnyaMendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa
28 Februari 2024
Data kependudukan sangat berguna untuk membuat analisis yang detil dalam perencanaan pembangunan
Baca SelengkapnyaPemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP
26 Februari 2024
Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.
Baca SelengkapnyaKorupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun
22 Februari 2024
Dudy Jocom dituntut 5 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan tiga kampus IPDN di Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan
Baca Selengkapnya
