Hanafi Rais: Visi Maritim Jokowi Jangan Nanggung  

Reporter

Editor

Bobby Chandra

Senin, 22 Desember 2014 06:57 WIB

Potongan badan kapal ikan ilegal berterbangan ketika ditenggelamkan di Perairan Teluk Ambon, Maluku, 21 Desember 2014. Terdapat 45 ABK warga Thailand dan 17 ABK warga Kamboja yang diamankan dalam penangkapan ini. FOTO: Seskab RI Andi Widjajanto

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat Ahmad Hanafi Rais mengatakan kekuatan alat utama sistem pertahanan (alutsista) Indonesia belum memadai untuk melengkapi angkatan bersenjata di Indonesia.

Idealnya, ujar Hanafi, anggaran untuk memenuhi segala kebutuhan alutsista sebesar Rp 200 triliun. "Namun, hingga DPR periode sebelumya, baru sekitar Rp 100 triliun yang terealisasi," kata putra politikus senior Amien Rais ini, Ahad, 21 Desember 2014. (Baca: Anak Amien Minta Susi Bom Kapal Ikan Cina Bila..)

Anggaran itu, ujar dia, dibutuhkan untuk membeli alutsista yang proporsinya disesuaikan dengan visi-misi Presiden Joko Widodo. "Kalau Presiden ingin memperkuat maritim, berarti kebutuhan pertahanan di sektor maritim harus diperbanyak."

TNI AL mengeluhkan kekurangan kapal patroli untuk mengamankan laut Indonesia. Dari 160 armada yang dimiliki, hanya 60-70 yang ada di perairan. Padahal TNI butuh 300-400 kapal untuk memastikan semua perairan Indonesia dapat disisir. (Baca: Lindungi Kapal Vietnam, Menteri Susi Diprotes)

Kebutuhan anggaran itu muncul di tengah gencarnya Presiden Jokowi serta Menteri Kelautan dan perikanan membasmi kapal-kapal asing pencuri ikan. Ahad lalu, TNI AL kembali menenggelamkan dua kapal berbendera asing, yakni KIA Century 4 dan KIA Century 7, dari Papua Nugini.

Menurut Hanafi, pengamanan perairan tak cukup dengan kapal patroli. Alutsista lain, seperti helikopter, pesawat intai, dan kapal selam, perlu ditambah untuk memperkuat pertahanan. Setidaknya Indonesia membutuhkan total 2.000 unit alutsista untuk TNI AL. (Baca: Menteri Susi Intai 13 Kapal, TNI Tak Bergerak)

Menurut dia, DPR sangat mendukung penambahan anggaran untuk kelanjutan pemenuhan alutsista minimum. Hanafi mengimbau Presiden Joko Widodo dan menteri terkait segera membicarakan detail kebutuhan pertahanan dengan DPR.

"Selama ini, Presiden belum pernah mengungkapkan visinya tentang memperkuat pertahanan," ujar Hanafi. "Kalau punya visi maritim, jangan tanggung-tanggung." (Baca juga: Alasan TNI AL Tak Penuhi Permintaan Menteri Susi)

MOYANG KASIH DEWIMERDEKA




Baca Berita Terpopuler
'Kalau Lapindo Salah, Kamu Pikir Jokowi Mau'
Muhammadiyah Tak Haramkan Muslim Ucapkan Natal
Faisal Basri: Premium Lebih Mahal dari Pertamax
Jokowi Janjikan Eva Bande Bebas di Hari Ibu
Jokowi Lunasi Utang Ical, Korban Lapindo Girang
'Jangan Paksa Pegawai Pakai Atribut Natal'
Gus Sholah: Jangan Melarang Ucapkan Selamat Natal
Gara-gara Tiang Listrik, Wagub Djarot Ngomel
Penyair Sitor Situmorang Wafat di Belanda
Jokowi Gampang Diobok-obok, Ini Sebabnya




Berita terkait

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

4 jam lalu

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan akan terus mempersempit ruang gerak bagi pelaku judi online.

Baca Selengkapnya

Akhir Politik Jokowi di PDIP

10 jam lalu

Akhir Politik Jokowi di PDIP

Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.

Baca Selengkapnya

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

14 jam lalu

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.

Baca Selengkapnya

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

17 jam lalu

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

Kaesang mengingatkan kader PSi untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2024 pada wilayah dengan potensi jumlah kursi terbanyak.

Baca Selengkapnya

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

17 jam lalu

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

Jokowi sebelumnya kembali menyinggung banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri dalam rapat kerja Kemenkes.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

1 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

1 hari lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.

Baca Selengkapnya

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

1 hari lalu

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

Rencana pembukaan lahan 1 juta hektar untuk padi Cina di Kalimantan menuai pro dan kontra. Cara mendaftar menjadi penerima subsidi LPG 3 kilogram.

Baca Selengkapnya

Jokowi Minta Menlu Persiapkan Negosiasi Ketahanan Pangan dengan Vietnam

1 hari lalu

Jokowi Minta Menlu Persiapkan Negosiasi Ketahanan Pangan dengan Vietnam

Presiden Jokowi menerima laporan hasil lawatan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ke Vietnam beberapa hari lalu.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Lagi Dianggap Kader PDIP, Gibran Bilang Belum Bergabung Kemana-Mana

1 hari lalu

Usai Tak Lagi Dianggap Kader PDIP, Gibran Bilang Belum Bergabung Kemana-Mana

"Kami berteman dengan semua, semua partai kami anggap rumah ya," ujar Gibran.

Baca Selengkapnya