TEMPO Interaktif, Wonogiri:Dua ratusan perangkat desa dan pegawai negeri sipil di Kabupaten Wonogiri, Jumat (24/6) menggelar unjuk rasa di Pendapa Kabupaten setempat. Mereka menolak sejumlah kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati Begug Purnomosidi karena dianggap politis. Sebaliknya, Bupati menuding aksi para perangkat desa dan PNS tersebut ditunggangi oleh kepentingan menjelang pelaksanaan Rakercabsus PDI Perjuangan untuk memilih bakal calon bupati dan wakil bupati dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) September mendatang. "Kalau memprotes kebijakan mengapa menjelang masa jabatan saya berakhir, tidak dari dulu?"kata Bupati Begug seusai menerima para pengunjuk rasa.Koordinator Perangkat Desa se Kabupaten Wonogiri,Ketut Suparyono mengaku perangkat desa yang datangmerupakan perwakilan dari 294 desa yang ada dikabupaten tersebut. Mereka menyodorkan delapan poinsikap atas kebijakan bupati selama ini. Diantaranyaadalah penolakan terhadap bantuan koperasi RT karenatelah dipolitisir untuk kepentingan pribadi. Mereka juga menolak program tilik desa yang telah lima tahun dilakukan oleh bupati. Karena karena kegiatan bupati yang mendatangi RT, RW dan desa kenyataannya aspirasi yang terserap tidak pernah direalisasikan."Kegiatan itu kami diberi dana Rp 1 juta, tetapi tidakcukup dan kami harus nombok, selain itu karenajanji-janji yang dikemukakan dalam tilik desa,pemerintahan desa justru yang menanggung beban,"kata Begug.Demikian juga dengan alokasi APBD, tidak berdasarkanprosedur seperti melalui mekanisme musyawarah pembangunan pedesaan. "Tetapi hanya berdasarkan kedekatan pada penguasa,"ujar Kepala Desa Tukulrejo, Kecamatan Giriwoyo.Suparyono. Menurut Ketut, pernyataan sikap mereka ituditandatangani oleh 3.000 perangkat desa se KabupatenWonogiri. Namun, ketika bupati menanyai para perangkatdesa yang melakukan unjuk rasa, ternyata sebagian darimereka tidak tahu menahu maksud tujuan merekamendatangi kantor bupati. Salah seorang perangkat desadari Giriwoyo mengaku hanya memenuhi perintah kepaladesanya untuk berangkat bersama-sama dengan rekanlainnya ke Wonogiri kota. "Saya hanya memenuhiundangan dari pak Kades yang mengajak ke sini,"ujarnya.Sementara itu, Gunawan Danang, koordinator PNSmengajukan enam tuntutan kepada bupati, diantaranyaadalah menolak intervensi politik bupati kepada PNSyang menjadikan PNS menjadi kader politik bupati. Menolak penempatan jabatan PNS di perusahaan daerah.Gunawan yang sehari-hari menjadi pegawai di DinasPendidikan Kecamatan Giriwoyo juga menuntut agarbupati segera membayarkan tunjangan fungsional terhadaptenaga kesehatan. Serta mempersamakan hak PNS antarapegawai di lingkungan Dinas Pendidikan dengan PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten. Menanggapi tuntutan bawahanya tersebut, bupati justrumengaku tidak paham dengan maksud mereka. Begug justrumerasa kasihan, karena sebenarnya bawahannya itu tidaktahu apa-apa karena hanya diperintah oleh seseorang.Begug menolak untuk menyebutkan orang yangmenggerakkan bawahannya untuk mendemo dirinya. Namundia berjanji tidak akan memberikan sanksi apapun meskidipastikan seharian mereka tidak bekerja melayanikepentingan masyarakat. "Mereka ini justru harusdisadarkan, kasihan rakyatnya,"katanya.Imron Rosyid