Polri Bentuk Tim Baru Kasus Munir

Reporter

Editor

Jumat, 24 Juni 2005 14:31 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Kepala Polri Jenderal Da'i Bachtiar menyatakan, kepolisian akan membentuk tim baru untuk menginvestigasi kasus meninggalnya aktivis Munir. Langkah ini diambil Polri setelah mendapat masukan data dan fakta dari tim pencari fakta bentukan Presiden Yudhoyono.Dikatakannya, Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri Komisaris Jenderal Makbul Padmanegara mengatakan kepadanya agar melengkapi informasi yang begitu banyak dari tim pencari fakta. "Termasuk adanya dokumen empat skenario pembunuhan Munir," tuturnya. Da'i menjelaskan, polisi sangat terbantu oleh tim pencari fakta. Apalagi, tim itu lebih luas karena tak harus bekerja menurut dasar hukum. "Lain dengan penyidik Polri, kalau melakukan upaya paksa, harus kuat dasarnya. Walaupun, kewenangan tim memang tak bisa memaksa," katanya.Da'i menjelaskan rekonstruksi di Cengkareng kemarin dilakukan secara tertutup demi lancarnya penyidikan. "Selama proses penyidikan, hal-hal untuk diungkapkan ke publik sangat dibatasi. Semua akan terbuka saat sidang pengadilan," katanya.Menurut Da'i, dalam rekonstruksi bisa saja ditemukan sebuah fakta baru. "Misalnya saat reka ulang, pelaku bisa saja tidak melakukan hal yang ada di BAP. Atau malah melakukan hal yang lain. Itulah fakta barunya, yang harus ditindaklanjuti dalam pemeriksaan selanjutnya," tuturnya.Da'i menambahkan, pemeriksaan polisi kepada Hendopriyono merupakan bagian dari penyidikan yang memang harus dilakukannya. "Kalau suatu saat kami memperoleh masukan berbeda, ya akan kami panggil lagi," tuturnya. Jojo Raharjo

Berita terkait

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

14 jam lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

1 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

1 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

2 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

2 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

2 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

2 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

2 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

2 hari lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya