Barisan Ansor Serbaguna Nahdlatul Ulama (Banser NU). TEMPO/Rully Kesuma
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor Nusron Wahid mengatakan lembaganya tetap akan membantu menjaga keamanan jelang dan saat perayaan Natal. Menurut Nusron, menciptakan situasi aman itu adalah kewajiban sosial umat mayoritas.
"Semua warga negara berhak mendapatkan rasa aman. Meski warga negara itu adalah minoritas," kata Nusron, melalui pesan pendeknya kepada Tempo, Jumat, 19 Desember 2014. (JAS: Larang Muslim Rayakan Natal Bukan Kejahatan)
Lembaga sayap Nahdlatul Ulama itu tercatat telah menurunkan paramiliternya di berbagai daerah dalam kegiatan Natal tahun lalu. Dikutip dari situs NU online, tercatat 250 personel Barisan Ansor Serba Guna (Banser) Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, diturunkan untuk membantu pengamanan perayaan Natal.
Di Nusa Tenggara Timur, 80 anggota Banser GP Ansor yang turut mengamankan Natal bersama Kepolisian setempat. Nusron menolak adanya organisasi masyarakat Islam yang melarang perayaan Natal. "Enggak boleh itu. Perayaan Natal adalah salah satu hak orang beragama," kata Nusron. (Polisi Tangkap Demonstran Anti-Natal di Mojokerto)
Sebelumnya, Jamaah Ansharus Syariah (JAS) meminta polisi tidak diskriminatif dan berlebihan menyikapi kegiatannya yang menyerukan larangan umat Islam merayakan Natal baik mengucapkan selamat Natal maupun menggunakan asesoris khas Natal.
"Ini bukan tindak kejahatan dan kami hanya mengingatkan umat Islam bahwa ikut merayakan Natal itu enggak boleh," kata juru bicara JAS Indonesia Ahmad Fatih. (FPI Siap Amankan Natal, Asalkan...)
Polisi sempat mencegah belasan anggota JAS di Kota Mojokerto, Jawa Timur, saat menyebarkan selebaran dan membentangkan spanduk berisi larangan muslim mengucapkan selamat Natal dan menggunakan asesoris khas Natal, Rabu, 17 Desember 2014. Polisi khawatir kegiatan tersebut berpotensi konflik.
Menurut Fatih, meski dilarang, JAS akan tetap melanjutkan kegiatan tersebut sampai perayaan Natal pada 25 Desember 2014. "Tetap kami lanjutkan sampai Natal nanti," katanya. Fatih menganggap pihaknya tidak perlu mengirim surat pemberitahuan kegiatan ke Kepolisian setempat. "Sebab, kami bukan unjuk rasa, melainkan dakwah. Dakwah itu bisa lewat lisan dan tulisan," ujarnya.
