Ekspresi politisi Partai Demokrat dan juga Anggota Komisi III DPR RI, Ruhut Sitompul setibanya di gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan, Jakarta, Rabu (12/3). KPK kembali Ruhut sebagai saksi atas kasus gratifikasi proses perencanaan proyek Hambalang, Bogor, Jawa Barat dengan tersangka Anas Urbaningrum. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, kerap melontarkan komentar yang membuat panas telinga. Tak terkecuali soal ganti rugi kepada korban lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur, yang rencananya ditalangi pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Menurut Ruhut, kebijakan Jokowi yang bersedia memberi talangan ganti rugi itu seharusnya menjadi perhatian politikus Partai Golongan Karya, terutama Ketua Umum Aburizal Bakrie alias Ical. Sebab, selama ini, dia menilai Ical kerap mengambil sikap yang berseberangan dengan pemerintahan Jokowi. "Ical harus tahu diri, sudah dibantu, kok, masih berlagak kritis. Bisa diketawai kodok nanti," kata Ruhut, Jumat, 19 Desember 2014.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menuturkan pemerintah menyiapkan dana talangan sebesar Rp 781 miliar untuk ganti rugi korban lumpur Lapindo. Kebijakan pemerintah ini merupakan pelaksanaan dari putusan Mahkamah Konstitusi pada awal tahun ini. (Baca juga: BPLS Akan Bagikan Ganti Rugi Korban Lapindo)
Menurut Kalla, dana yang digelontorkan itu nantinya harus diganti oleh Lapindo selama empat tahun. Jika kewajiban itu tidak dipenuhi, pemerintah akan menjual aset Lapindo, termasuk lokasi rumah penduduk yang telah dibayarkan dana kompensasinya karena terkena semburan lumpur. "Kalau lumpur itu berhenti, dan pasti berhenti, nilainya akan triliunan rupiah," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jumat, 19 Desember 2014. (Baca juga: Kasus Lumpur Lapindo, Desmond: Jokowi Sandera Ical)
