Kepala Pusat Penyiapan Kebijakan Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) Brigjen Pol AJ Benny Mokalu (berkacamata) melihat ruang peralatan canggih yang dapat memantau semua kapal di Selat Malaka, Jumat (16/3), di Desa Durung, Aceh Besar, saat peresmian Regional Crisis Center (RCC) Aceh Bakorkamla. TEMPO/Adi Warsidi
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Badan Koordinasi Keamanan Laut Kolonel Edi Fernandi mengatakan lembaganya saat ini memiliki sebelas satelit Automatic Identification System (AIS). Satelit ini memantau daerah kelautan yang rawan akan pencurian ikan oleh kapal asing.
"Satelit-satelit ini mengawasi daerah Natuna, Ambon, Bali, Manado, Kupang, Merauke, dan Jayapura," ujar Edi saat dihubungi Tempo, Jumat, 19 Desember 2014. Di daerah-daerah itu, Bakorkamla telah menempatkan stasiun pantau untuk menerima informasi AIS. (Baca: Menteri Susi Geram, Ada Nelayan Diusir Kapal Asing)
Kemudian, tutur Edi, petugas di stasiun pantau akan menyampaikan temuannya kepada Pusat Komando Bakorkamla di Jakarta. Pusat Komando lalu meneruskan temuan itu pada petugas patroli terdekat. Di lautan, ada Polisi Air atau TNI Angkatan Laut yang tergabung dengan Bakorkamla. Dengan adanya pusat komando, diharapkan tidak terjadi tumpang-tindih petugas.
Selain melalui AIS, Bakorkamla juga memiliki radar pemantau, long range camera yang mampu memantau hingga kejauhan 40-60 kilometer, dan kamera pemantau untuk 4 kilometer.
Sejauh ini, hanya Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Bakorkamla saja yang memiliki satelit AIS. Menurut Edi, KKP dan Bakorkamla saling berkoordinasi dalam menangkap pencuri ikan. Misalnya, kalau Bakorkamla punya informasi tapi lokasi petugas KKP lebih dekat dengan temuan, KKP yang dikirim untuk menangkap.
KKP Tangkap Enam Kapal Illegal Fishing Berbendera Vietnam dan Filipina di Laut Natuna dan Sulawesi
8 April 2023
KKP Tangkap Enam Kapal Illegal Fishing Berbendera Vietnam dan Filipina di Laut Natuna dan Sulawesi
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap enam kapal ikan asing yang diduga melakukan penangkapan ikan secara ilegal di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
KKP Minta Dukungan Kabareskrim Tindak Penyelundupan Ikan
18 Maret 2021
KKP Minta Dukungan Kabareskrim Tindak Penyelundupan Ikan
KKP meminta dukungan Polri, khususnya di lapangan terkait pengamanan dan penegakan hukum termasuk menindak kasus penyelundupan ikan ilegal dari luar negeri.
