Tjahjo ke KPK, Bongkar Rekening Gendut Pejabat?  

Reporter

Editor

Bobby Chandra

Jumat, 19 Desember 2014 14:29 WIB

Tjahjo Kumolo (kanan). TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia mengaku bakal berdiskusi dengan KPK ihwal persoalan di kementeriannya. "KPK sebetulnya mau ke Kemendagri, tapi saya saja yang ke sini," katanya sebelum masuk gedung KPK, Jumat, 19 Desember 2014.

Menteri Tjahjo tiba di kantor KPK, Jalan Kuningan, Jakarta Selatan, pukul 14.30 WIB. Dia menumpang mobil dinasnya, Toyota Kijang Innova putih berpelat nomor RI-20. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu belum sempat berbicara banyak kepada wartawan. (Baca: 3 Modus Kepala Daerah Agar Punya Rekening Gendut)

Termasuk saat ditanya mengapa dia memberikan status "dengan hormat" saat memberhentikan Bupati Bogor Rachmat Yasin yang tersandung kasus suap izin lahan. "Namanya salah, ya, harus diberhentikan," kata Tjahjo, tanpa menjelaskan lebih lanjut. (Baca: PPATK: Rekening Gendut Banget Hanya buat KPK)

Jawaban Tjahjo yang lain juga tak memuaskan wartawan saat ditanya soal rekening gendut kepala daerah dan rencana KPK membuka cabang di daerah-daerah. "Nanti, tunggu KPK dulu soal apa yang akan dibahas nanti," ujar Tjahjo. (Simak juga: Deddy Mizwar Pejabat Tajir, Punya Rekening Gendut)

MUHAMAD RIZKI







Baca Berita Terpopuler
Tertinggal Pesawat, Dhani: Pilot Garuda Kampret
JK Ketua Umum PMI, Titiek: Saya Tetap Menang
Kisah Ahok dan Keluarga Saat Diancam Preman Pluit
Rupiah Jeblok, SBY Bela Jokowi
Dihujat FPI Soal Natal, Jokowi Dibela Ketua NU
Deddy Mizwar Pejabat Tajir, Punya Rekening Gendut
Ahok Larang Motor, Fahrurrozi: Itu Bodoh
Heboh Insiden di Pesawat, Siapa Selain Dhani
Waspada Virus Video Gadis Mabuk Setelah Pesta
Pilot Dimaki Dhani, Garuda: Baru Pertama Terjadi

Berita terkait

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

4 hari lalu

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.

Baca Selengkapnya

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

7 hari lalu

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini

Baca Selengkapnya

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

45 hari lalu

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali

Baca Selengkapnya

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

51 hari lalu

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.

Baca Selengkapnya

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

59 hari lalu

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

Data kependudukan sangat berguna untuk membuat analisis yang detil dalam perencanaan pembangunan

Baca Selengkapnya

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

26 Februari 2024

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

22 Februari 2024

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

Dudy Jocom dituntut 5 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan tiga kampus IPDN di Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan

Baca Selengkapnya

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

7 Februari 2024

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

Guru besar memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia

Baca Selengkapnya

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

23 Desember 2023

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

Mahkamah Konstitusi memutuskan kepala daerah yang terpilih pada 2018 dan dilantik pada 2019 tetap menjabat hingga 2024.

Baca Selengkapnya

Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

20 November 2023

Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

"Bisa terkesan ketidakhadiran ini, KPU tidak serius menghadapi Pemilu 2024. Ketidakseriusan itu ditampakkan pada hari ini," kata angota Komisi II DPR.

Baca Selengkapnya