TEMPO.CO , Jakarta: Kedua kubu di internal Partai Golkar mengklaim bakal tetap bertanding pada Pemilihan Kepala Daerah 2015. Mereka tidak menghiraukan permintaan pemerintah agar kedua kubu melakukan rekonsiliasi untuk menyelesaikan konflik.

Bendahara Umum Partai Golkar versi Musyawarah Nasional Bali, Bambang Soesatyo, mengklaim sejumlah pengurus Dewan Perwakilan Daerah telah berkonsultasi dengan DPP soal persiapan pilkada. "Konsultasi dengan DPD sudah, dengan KMP juga sudah. Kami tak ada masalah," kata Bambang kepada Tempo, Kamis, 18 Desember 2014. (Baca: Konflik Golkar, Ical Tantang Agung di Pengadilan )

Bambang meyakini kubunya diakui oleh pemerintah karena jadwal Munas Bali sesuai dengan keputusan Munas 2009 di Riau. "Kemenkumham sudah mengakui yang sah adalah kepengurusan Aburizal," kata Bambang, yang menuding kubu Agung Laksono tidak memiliki pendukung di daerah jika ingin ikut pilkada. "Mana ada DPP tak punya DPD."

Ketua DPP Partai Golkar kubu Agung Laksono, Agun Gunanjar Sudarsa, mengatakan kubunya tetap menjalani aktivitas partai termasuk menyiapkan pilkada tahun depan. "Kami sudah konsolidasi dengan kordinator wilayah yang dulu tak dianggap. Nantinya siapapun kadernya bisa jadi kepala daerah," kata Agun. (Baca: Sikap Menteri Laoly Soal Golkar Benar tapi Salah )

Setali tiga uang dengan Bambang, Agun mengklaim kubunyalah yang menyelenggarakan Munas sesuai konstitusi. Lewat Munas Ancol, Agun mengatakan terjadi kesepakatan bahwa tidak ada campur tangan Dewan Pengurus Pusat saat pemilihan kepala daerah. Calon gubernur atau bupati dari Golkar tidak perlu meminta surat rekomendasi DPP.

"Tak ada surat-suratan ke DPP karena karena bakal ada lobi dan perpecahan. Mereka cukup beri laporan," kata Agun.

PUTRI ADITYOWATI

Berita terpopuler lainnya:
Imam Prasodjo Ucapkan Innalillahi... pada KPK
Beda Cara Jokowi dan SBY Meredam Rupiah Jeblok
Gara-gara Ahok, Pengusaha Rugi Rp 190 Triliun
Ah Poong Sentul Bogor Disegel