TEMPO.CO, Bandung - Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat Jafar Ismail mengatakan, tahun depan, pemerintah akan menuntaskan pembangunan Pelabuhan Penangkapan Ikan (PPI) Cikidang di pantai timur Pangandaran. Pelabuhan di kampung halaman Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti itu memiliki luas 1 hektare. "Jika sudah dikeruk, bisa untuk berlabuh kapal ukuran lebih dari 30 gross tonnage (GT)," katanya, Rabu, 17 Desember 2014.
Menurut Jafar, penangkapan ikan laut di pantai selatan Jawa Barat selama ini terkendala minimnya pelabuhan yang bisa disandari kapal besar. Dengan beroperasinya PPI Cikidang, tangkapan laut di pantai selatan Jawa Barat bakal naik dua kali lipat. "Sekarang volumenya baru 200 ton per tahun," ucapnya. (Baca: Ingat Tsunami Pangandaran, Menteri Susi Mewek)
Saat ini jumlah kapal berukuran lebih dari 30 GT yang beroperasi di Pangandaran hanya delapan unit. Kapal-kapal itu hanya bisa parkir di laut. Jika dipaksa mendekat, kapal-kapal itu akan kandas karena alur lautnya dangkal. Kondisi itu menyebabkan biaya produksi nelayan melonjak karena harus menggunakan kapal kecil untuk mengangkut tangkapannya ke darat. (Baca:Tindakan Menteri Susi Dituding Cemari Laut)
Jafar mengatakan pembangunan PPI Cikidang adalah hasil campur tangan Menteri Susi. Menurut Jafar, Menteri Susi meminta pemerintah Jawa Barat menegakkan sejumlah aturan untuk menjamin keberlanjutan penangkapan ikan laut di pantai selatan. Susi meminta nelayan tidak menggunakan jaring dengan ukuran lebih kecil dari seperempat inci. Susi juga melarang nelayan menangkap lobster atau induk ikan lain yang tengah bertelur serta mengambil ikan berukuran kecil.
Jafar mengatakan pemerintah Jawa Barat setuju dengan permintaan itu. Kebetulan, dia melanjutkan, aturannya sudah ada, yakni Peraturan Daerah Nomor 7/2011 tentang Pengolahan Perikanan. "Itu agar pelestariannya terjamin," katanya. Pembangunan PPI Cikidang yang menelan biaya hingga Rp 20 miliar itu akan dimulai dengan pengerukan alur laut. Anggaran pengerukan pelabuhan sudah tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional 2015, namun dana untuk membangun fasilitas darat akan dibahas dalam APBN Perubahan 2015.
AHMAD FIKRI
Berita Terpopuler
Ahok Umrahkan Marbot, Ini Reaksi FPI
Wajah Ical Lenyap dari Markas Golkar
Strategi Jokowi Atasi Pelemahan Rupiah
Beda Cara Jokowi dan SBY Meredam Rupiah Jeblok
Berita terkait
KKP Tangkap Kapal Malaysia Pencuri Ikan yang Tercatat sudah Dimusnahkan tapi Masih Beroperasi
1 hari lalu
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap kapal pencuri ikan berbendera Malaysia. Kapal itu tercatat sudah dimusnahkan tapi masih beroperasi
Baca SelengkapnyaKementerian Kelautan dan Perikanan Buka Pendaftaran Taruna 2024, Simak Jalur dan Syaratnya
19 hari lalu
Kementerian Kelautan dan Perikanan buka pendaftaran peserta didik 2024. Cek di sini caranya.
Baca SelengkapnyaTerpopuler: Sri Mulyani Tanggapi Ramai Barang Bawaan ke Luar Negeri, THR Jokowi dan Ma'ruf Amin
32 hari lalu
Berita terpopuler bisnis pada Senin, 25 Maret 2024, dimulai dari respons Sri Mulyani Indrawati soal ramai pembahasan barang bawaan ke luar negeri.
Baca SelengkapnyaTerkini: Nilai THR Jokowi dan Ma'ruf Amin, Kisah Sri Mulyani Dirayu Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia
33 hari lalu
Berita terkini: Berapa nilai THR yang diterima Jokowi dan Ma'ruf Amin? Kisah Sri Mulyani saat dirayu Susi Pudjiastuti untuk pulang ke Indonesia.
Baca SelengkapnyaCerita Sri Mulyani Dibujuk Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia Menjadi Menkeu
33 hari lalu
Sri Mulyani bercerita pertemuan dia dengan Susi Pudjiastuti yang membujuknya pulang ke Indonesia menjadi Menteri Keuangan.
Baca SelengkapnyaProduksi Garam Nasional Lampaui Target
59 hari lalu
Produksi terbesar diperoleh dari sektor produksi garam rakyat yang mencapai 2,2 juta ton,
Baca SelengkapnyaKKP Klaim Penerapan Sanksi Administratif Tingkatkan Efek Jera
25 Februari 2024
Sejak penerapan sanksi administratif di sektor kelautan dan perikanan, KKP menyebut kebijakan tersebut mampu meningkatkan efek jera.
Baca SelengkapnyaTerkini: Wanti-wanti Susi Pudjiastuti soal Makan Siang Gratis Prabowo, Investor Pertanyakan Kelanjutan IKN
18 Februari 2024
Berita terkini bisnis pada siang ini dimulai dari Susi Pudjiastuti yang mengingatkan soal program makan siang gratis Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaSusi Pudjiastuti Setuju Subsidi BBM Dialihkan untuk Makan Siang Gratis: Asalkan Anggarannya Tidak Disunat
18 Februari 2024
Melalui kicauannya di media sosial X, Susi Pudjiastuti mengaku lebih setuju subsidi BBM dialihkan untuk makan siang gratis anak-anak di sekolah.
Baca SelengkapnyaSusi Pudjiastuti Tolak Keras Rencana Ekspor Benih Lobster: Ini Program Hulurisasi
8 Februari 2024
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menolak keras rencana pemerintah membuka kembali keran ekspor benih lobster atau benur.
Baca Selengkapnya