Eks Bupati Dibui, Rombongan Pejabat Berkunjung

Reporter

Rabu, 17 Desember 2014 06:05 WIB

Noer Tjahya. ANTARA/Ujang Zaelani

TEMPO.CO, Sampang - Rombongan pejabat Pemerintah Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Selasa, 16 Desember 2014, mendatangi Rumah Tahanan Negara (Rutan) Medaeng, Sidoarjo. Rombongan pejabat yang dipimpin oleh Bupati Sampang Fannan Hasib itu mengunjungi mantan Bupati Sampang Noer Tjahja yang ditahan di rutan tersebut.

Noer Tjahja menjadi tahanan Kejaksaan Agung setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi jual-beli minyak dan gas bumi yang dikelola salah satu badan usaha milik daerah (BUMD) Kabupaten Sampang, PT Sampang Mandiri Perkasa, pada tahun lalu. (Baca: Mantan Bupati Sampang Jadi Tersangka Korupsi)

Kepala Kejaksaan Negeri Sampang Abdullah membenarkan adanya acara kunjungan rombongan pejabat Kabupaten Sampang tersebut. "Tim dari Kejaksaan juga ikut mendampingi," katanya kepada Tempo, Selasa, 16 Desember 2014.

Menurut Abdullah, beberapa hari sebelum kunjungan dilakukan, Pemerintah Kabupaten Sampang meminta pendampingan dari Kejaksaan Negeri Sampang. Tanpa pendampingan jaksa, rombongan pejabat Kabupaten Sampang tidak diperkenankan mengunjungi Noer Tjahja. "Kami masuk dalam tim yang menangani kasus itu, sehingga harus mendampingi," ujarnya. (Baca: DPRD Sampang Usulkan Pembubaran BUMD PT SMP)

Tak diketahui apa yang dibicarakan saat rombongan pejabat itu bertemu dengan Noer Tjahja. Tak satu pun di antara pejabat yang mau buka suara, termasuk Fannan Hasib.

Telepon seluler para pejabat, juga telepon seluler Fannan, tidak aktif saat dihubungi Tempo. Pertanyaan yang dikirim Tempo melalui pesan singkat ke telepon seluler Fannan tidak berbalas. (Baca: Ditantang Tes Urine, Bupati Sampang Santai)

Noer Tjahja merupakan satu dari dua mantan bupati di Pulau Madura yang terlilit kasus korupsi dana migas. Yang lainnya adalah Fuad Amin Imron, mantan Bupati Bangkalan yang kemudian menjabat Ketua DPRD Bangkalan. Bedanya, Noer Tjahja ditangani oleh Kejaksaan Agung. Sedangkan Fuad, politikus Partai Gerakan Indonesia Raya, disidik oleh Komisi Pemberatasan Korupsi setelah dicokok karena tertangkap tangan menerima uang suap.

MUSTHOFA BISRI




Topik terhangat:
Longsor Banjarnegara | Teror Australia | Rekening Gendut Kepala Daerah

Berita terpopuler lainnya:
Surat Sakti Agar Golkar Kubu Ical Disahkan Laoly
Kesaksian WNI Soal Detik-detik Teror di Australia
Kubu Agung Cabut Gugatan Legalitas Munas Bali
Dewan Pers: Kasus Karikatur Jakarta Post Distop







Advertising
Advertising

Berita terkait

Beijing Sepakati Anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah Periode 2024

46 hari lalu

Beijing Sepakati Anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah Periode 2024

Sidang parlemen "Dua Sesi" Cina resmi ditutup dengan hasil akhir menyepakati anggaran pemerintah pusat dan daerah periode 2024, menerima laporan kerja

Baca Selengkapnya

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

26 Februari 2024

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Pemerataan Dokter Spesialis Bisa Dimulai dari Dukungan Pemerintah Daerah

23 Februari 2024

Pemerataan Dokter Spesialis Bisa Dimulai dari Dukungan Pemerintah Daerah

Ketua IDI Mohammad Adib Khumaidi mengatakan, pemerintah daerah berperan untuk pemerataan dokter spesialis

Baca Selengkapnya

Pajak Hiburan 75 Persen Diatur dalam UU HKPD, Kemenkeu: untuk Kemandirian Daerah

17 Januari 2024

Pajak Hiburan 75 Persen Diatur dalam UU HKPD, Kemenkeu: untuk Kemandirian Daerah

Pajak hiburan termaktub dalam UU HKPD untuk penguatan pajak daerah, dan mendukung agar daerah bisa lebih mandiri.

Baca Selengkapnya

Warga 1 Desa Dekat Gunung Lewotobi Diminta Mengungsi, Ada Sinar Api

10 Januari 2024

Warga 1 Desa Dekat Gunung Lewotobi Diminta Mengungsi, Ada Sinar Api

Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menaikkan status Gunung Lewotobi Laki-laki di NTT dari Level III atau Siaga jadi Level IV.

Baca Selengkapnya

Kepala Bapanas Minta Pemerintah Daerah Gencarkan Program Ketahanan Pangan

19 November 2023

Kepala Bapanas Minta Pemerintah Daerah Gencarkan Program Ketahanan Pangan

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi meminta seluruh pemerintah daerah menggencarkan berbagai program ketahanan pangan.

Baca Selengkapnya

Asal-usul Hari Wayang Nasional Diperingati setiap 7 November

7 November 2023

Asal-usul Hari Wayang Nasional Diperingati setiap 7 November

Hari Wayang Nasional diperingati setiap tahun pada 7 November

Baca Selengkapnya

Otorita IKN Bisa Terbitkan Obligasi dan Sukuk Tahun Depan

18 September 2023

Otorita IKN Bisa Terbitkan Obligasi dan Sukuk Tahun Depan

Otorita IKN akan bisa menerbitkan surat utang alias obligasi dan sertifikat kepemilikan aset atau sukuk pada tahun depan. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

23 Agustus 2023

Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

Kejati Papua Barat sebelumnya telah menahan FKM mantan Sekretaris DPR pada Kamis malam, 27 Juli 2023.

Baca Selengkapnya

Pemda Wajib Berikan Bendera Merah Putih Bagi Warga Tidak Mampu, Begini Bunyi Pasalnya

4 Agustus 2023

Pemda Wajib Berikan Bendera Merah Putih Bagi Warga Tidak Mampu, Begini Bunyi Pasalnya

Mengibarkan bendera merah putih di depan rumah saat perayaan HUT Kemerdekaan RI hukumnya wajib. Bagaimana jika warga tak mampu membelinya?

Baca Selengkapnya