Kesalahan Gubernur dan Bupati Menurut Jokowi  

Reporter

Rabu, 17 Desember 2014 05:30 WIB

Presiden Jokowi (tengah) didampingi Wapres Jusuf Kalla (kanan) menyimak laporan Ketua Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang juga Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo (kiri) di Istana Bogor, Jabar, 24 November 2014. ANTARA/Andika Wahyu

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi menyentil kebijakan pemerintah daerah yang selalu mengandalkan sumber daya alam dalam menggerakan perekonomiannya. Padahal, kata Jokowi, daerah atau negara yang maju tidak akan mengandalkan alam sebagai satu-satunya penggerak pembangunan. (Baca juga: Strategi Jokowi, Atasi Pelemahan Rupiah.)

"Sering bupati atau gubernur mengaku punya sumber daya alam banyak. Tapi kalau kebijakan publik mereka tidak tepat, daerahnya tidak akan maju. Ini sudah terbukti," kata Jokowi, dalam acara rapat kerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Jakarta, Selasa, 16 Desember 2014.

Menurut Jokowi, pemerintah daerah harus bisa membuat kebijakan yang bisa menyejahterakan rakyat, sehingga daerahnya bisa berkembang. Selain itu, kata Jokowi, harus ada kesinambungan program antardaerah dan pemerintah pusat. "Selama ini selalu parsial," ujar Jokowi. (Baca juga: Kurs Rupiah Lesu, Bagaimana Nasib APBN 2015?)

Jokowi mengatakan, dalam lima tahun ke depan, kabinetnya akan fokus dalam pembangunan infrastruktur. Karena, kata Jokowi, jika tidak diselesaikan dengan cepat, Indonesia akan jauh tertinggal dari negara-negara lain. "Rel kereta, jalan tol di Sumatera harus jadi lima tahun kedepan. Semua harus dimulai dari sekarang," katanya.

ANGGA SUKMAWIJAYA

Berita Terpopuler
Begini Akhir Teror Penyanderaan di Australia

Dua Sandera Tewas, Korban Teror di Australia

Teror di Sydney, #illridewithyou Cegah Benci Islam

Anang Minta Maaf Soal Tayangan Ashanty Melahirkan











Berita terkait

Profil Kota Ternate, Berdiri Sejak 27 April 1999 Sesuai UU Otonomi Daerah

3 jam lalu

Profil Kota Ternate, Berdiri Sejak 27 April 1999 Sesuai UU Otonomi Daerah

Hari ini, 27 April 1999, adalah berdirinya Kota Ternate berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.

Baca Selengkapnya

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

5 jam lalu

Marak Judi Online, Menteri Komunikasi: Susah, Seperti Menghadapi Hantu

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan akan terus mempersempit ruang gerak bagi pelaku judi online.

Baca Selengkapnya

Akhir Politik Jokowi di PDIP

11 jam lalu

Akhir Politik Jokowi di PDIP

Kiprah politik Joko Widodo atau Jokowi di PDI Perjuangan sudah tamat. Mantan Wali Kota Solo itu butuh dukungan partai politik baru.

Baca Selengkapnya

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

15 jam lalu

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.

Baca Selengkapnya

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

18 jam lalu

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

Kaesang mengingatkan kader PSi untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2024 pada wilayah dengan potensi jumlah kursi terbanyak.

Baca Selengkapnya

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

18 jam lalu

1 Juta Warga Indonesia Berobat ke Luar Negeri, Kemenkes: Layanan Kesehatan Belum Merata

Jokowi sebelumnya kembali menyinggung banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri dalam rapat kerja Kemenkes.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

1 hari lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Daftar Anggotanya

Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.

Baca Selengkapnya

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

1 hari lalu

Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

Rencana pembukaan lahan 1 juta hektar untuk padi Cina di Kalimantan menuai pro dan kontra. Cara mendaftar menjadi penerima subsidi LPG 3 kilogram.

Baca Selengkapnya

Jokowi Minta Menlu Persiapkan Negosiasi Ketahanan Pangan dengan Vietnam

1 hari lalu

Jokowi Minta Menlu Persiapkan Negosiasi Ketahanan Pangan dengan Vietnam

Presiden Jokowi menerima laporan hasil lawatan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ke Vietnam beberapa hari lalu.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Lagi Dianggap Kader PDIP, Gibran Bilang Belum Bergabung Kemana-Mana

1 hari lalu

Usai Tak Lagi Dianggap Kader PDIP, Gibran Bilang Belum Bergabung Kemana-Mana

"Kami berteman dengan semua, semua partai kami anggap rumah ya," ujar Gibran.

Baca Selengkapnya