TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membuka kantor cabang di Sumatra pada 2015 mendatang. Rencana membikin kantor cabang itu telah masuk agenda KPK tahun depan. "Kami masih studi, tepatnya di provinsi mana," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Jakarta, Ahad, 14 Desember 2014. (Baca: Wajah Koruptor Dipajang di Museum Nasional)
Ia menjelaskan alasan pembukaan kantor cabang di Sumatra itu bukan karena tempat itu merupakan ladang korupsi yang subur bagi para kepala daerah. "Kami akan berfokus pada pencegahan tindak pidana korupsi dan edukasi antikorupsi," ujarnya. (Baca: Diduga Berekening Gendut,Berapa Gaji Alex Noerdin?)
Sumatra, ia menambahkan, menjadi ladang penyelewengan di bidang sumber daya alam seperti alih fungsi hutan dan lahan. "Kami putuskan perlu membuka cabang khusus di salah satu provinsi di Sumatra." (Baca: Alex Noerdin Jelaskan Duitnya yang Mencurigakan)
Kantor cabang ini, kata Bambang, akan menjadi kantor uji coba. Bila berhasil, dalam 10 tahun ke depan, KPK menargetkan memiliki lima kantor cabang di seluruh Indonesia. (Baca: Ditanya Rekening Gendut, Alex Noerdin Ngakak)
Ia yakin banyak potensi kaum muda di daerah yang mau diajak memberantas korupsi. "Kami yakin banyak agent of changes-nya di Sumatra. Kita perlu semangat baru memberantas korupsi," katanya.
INDRI MAULIDAR
Terpopuler:
Rupiah Masuk Lima Besar Mata Uang Tak Dihargai
Indonesia Dukung Cina Permalukan Amerika Serikat
Ini Kegiatan Jokowi di Lokasi Longsor Banjarnegara
Prabowo Rajai Percakapan di Twitter 2014
Berita terkait
Beredar Video Harvey Moeis Jalan-Jalan Meski Ditahan, Kuasa Hukum: Itu Nyebar Fitnah
18 jam lalu
Kuasa hukum Harvey Moeis dan istrinya Sandra Dewi, Harris Arthur Hedar, membantah kliennya berkeliaran di salah satu pusat pembelanjaan di Jakarta.
Baca SelengkapnyaNurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan
19 jam lalu
Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah
Baca SelengkapnyaDugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti
21 jam lalu
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.
Baca SelengkapnyaAlexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan
1 hari lalu
Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.
Baca SelengkapnyaIM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik
1 hari lalu
Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.
Baca SelengkapnyaKPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?
1 hari lalu
Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.
Baca SelengkapnyaBupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan
2 hari lalu
KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.
Baca SelengkapnyaNurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan
2 hari lalu
Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.
Baca SelengkapnyaUsai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan
2 hari lalu
Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.
Baca SelengkapnyaIni Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur
2 hari lalu
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.
Baca Selengkapnya