Naikkan Gaji Bukan Solusi Cegah Gubernur Korup

Reporter

Editor

Bobby Chandra

Senin, 15 Desember 2014 05:48 WIB

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi (kiri) dan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Indonesian Corruption Watch, Ade Irawan, menyatakan gaji bukanlah akar permasalahan korupsi kepala daerah. "Mereka itu bukan corruption by need (korupsi bukan berdasarkan kebutuhan) tapi corruption by greed (korupsi karena keserakahan)," kata Ade di sela acara peringatan Hari Anti-Korupsi di Monumen Nasional, Jakarta, Ahad, 14 Desember 2014.

Menaikkan gaji, kata Ade, hanya menjadi solusi instan untuk mencegah kepala daerah korupsi. "Tapi, kalau ternyata rekanan-rekanan mereka di partai politik menawarkan hal-hal tertentu, godaan untuk menyeleweng tentu besar sekali, selain sebagai tanda terima kasih mereka karena diusung," ujarnya. (Baca: Diduga Berekening Gendut,Berapa Gaji Alex Noerdin?)

Karena itu, kata Ade, sistem pemilihan kepala daerah harus diawasi betul untuk menghindari penyelewengan dan kecurangan pada masa depan. Caranya, antara lain, dengan mengawasi dana kampanye. "Harus dibeberkan secara transparan, dan money politics harus diberikan sanksi tegas," katanya.

Selain itu, ujar Ade, uang mahar yang kerap terjadi dalam pemilukada harus diberantas. "Pengawasan publik luas sangat diperlukan di sini. Kepala daerah itu berani karena mereka pikir jauh dari pusat jadi tidak akan ketahuan. Apalagi tidak ada media atau pengawasan publik luas langsung ke sana," tuturnya. (Baca: Perusahaan Fiktif, Modus Kirim Dana Rekening Gendut)

Sebelumnya, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Widyo Pramono berjanji mengusut tuntas temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ihwal transaksi mencurigakan di rekening delapan kepala daerah. Beberapa temuan itu, kata Widyo, sudah lama diusut dan mulai mendekati proses penyidikan atau penetapan tersangka. (Baca: Harta Fauzi Bowo Naik Rp 13 Miliar dalam 2 Tahun)

Salah satu nama yang dilaporkan memiliki rekening gendut adalah Nur Alam, Gubernur Sulawesi Tenggara; mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo; dan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin. Nur Alam dan Alex sudah membantah adanya aliran duit mencurigakan di rekening mereka. (Baca: Inikah Transaksi Rekening Gendut Foke?)

INDRI MAULIDAR

Berita terkait

Polda Metro Jaya Selidiki Pertemuan Alexander Marwata dan Eks Kepala Bea Cukai Yogya, ICW: Keliru

12 hari lalu

Polda Metro Jaya Selidiki Pertemuan Alexander Marwata dan Eks Kepala Bea Cukai Yogya, ICW: Keliru

Peneliti ICW Diky Anandya mengatakan, pertemuan Alexander Marwata dan Eko Darmanto dilakukan dalam rangka aduan masyarakat pada Maret 2023.

Baca Selengkapnya

ICW Sebut Remisi Terlihat Diobral untuk para Koruptor

22 hari lalu

ICW Sebut Remisi Terlihat Diobral untuk para Koruptor

Sebanyak 240 narapidana korupsi di Lapas Sukamiskin mendapat remisi Idul Fitri

Baca Selengkapnya

Remisi terhadap Koruptor Dinilai Bermasalah Setelah Pencabutan PP 99 Tahun 2012

25 hari lalu

Remisi terhadap Koruptor Dinilai Bermasalah Setelah Pencabutan PP 99 Tahun 2012

Eks Penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menilai remisi terhadap para koruptor lebih mudah setelah pencabutan PP 99 Tahun 2012 oleh Mahkamah Agung.

Baca Selengkapnya

Reaksi Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Soal Wacana KPK dan Ombudsman Dilebur

26 hari lalu

Reaksi Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Soal Wacana KPK dan Ombudsman Dilebur

Muncul kabar bahwa KPK dan Ombudsman akan dilebur, bagaimana respons aktivis antikorupsi dan para pengamat?

Baca Selengkapnya

Awal Mula Berhembus Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

29 hari lalu

Awal Mula Berhembus Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

tersiar kabar KPK akan dihapuskan lalu digabungkan dengan Ombudsman, bagaimana awalnya?

Baca Selengkapnya

Wacana Peleburan KPK dengan Ombudsman, Apa Tanggapan ICW dan IM57+ Institute?

30 hari lalu

Wacana Peleburan KPK dengan Ombudsman, Apa Tanggapan ICW dan IM57+ Institute?

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut adanya kemungkinan KPK dan Ombudsman akan digabung.

Baca Selengkapnya

Korupsi di PT Timah Berlangsung Sejak 2015, ICW Heran Pejabat Daerah Seolah Tak Tahu

31 hari lalu

Korupsi di PT Timah Berlangsung Sejak 2015, ICW Heran Pejabat Daerah Seolah Tak Tahu

ICW meminta Kejaksaan Agung tak hanya mengejar pelaku secara personal, tapi korporasi dalam kasus korupsi di kawasan IUP PT Timah.

Baca Selengkapnya

Informasi OTT KPK Sering Bocor, Alexander Marwata: Tidak Pernah Terungkap

31 hari lalu

Informasi OTT KPK Sering Bocor, Alexander Marwata: Tidak Pernah Terungkap

Wakil Ketua KPK mengatakan, hanya orang-orang yang sial saja yang terkena OTT

Baca Selengkapnya

ICW Ungkap Rencana KPK Hapus Bidang Penindakan dan Gabung Ombudsman Telah Dibahas di Bappenas

32 hari lalu

ICW Ungkap Rencana KPK Hapus Bidang Penindakan dan Gabung Ombudsman Telah Dibahas di Bappenas

Peneliti ICW Kurni Ramadhana mengatakan rencana KPK bubar lalu gabung Ombudsman bukan isapan jempol, sudah dibahas di Bappenas.

Baca Selengkapnya

Mantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi

36 hari lalu

Mantan Napi Korupsi Melenggang Menjadi Anggota Dewan: Nurdin Halid dan Desy Yusandi

ICW temukan 56 mantan napi korupsi ikut dalam proses pencalonan anggota legislatif Pemilu 2024. Nurdin Halid dan Desy Yusandi lolos jadi anggota dewan

Baca Selengkapnya