Korupsi Masih Tinggi, KPK Diminta Kerja Keras Lagi  

Reporter

Kamis, 11 Desember 2014 12:23 WIB

Mantan Wakil Ketua KPK M Jasin. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi M. Jasin menilai KPK, kepolisian, dan kejaksaan masih harus kerja keras memberantas korupsi. Sebab, Indonesia masih tergolong negara yang tingkat korupsinya tinggi. "Dari 175 negara yang disurvei, Indonesia peringkat 107," kata Jasin melalui pesan pendek BlackBerry Messenger, Kamis, 11 Desember 2014.

Penghitungan tingkat korupsi itu menggunakan tolok ukur internasional. Metode penghitungan merupakan gabungan dari survei-survei seperti indeks prestasi korupsi, indeks suap-menyuap, indeks risiko politik dan ekonomi. Pada 2014, menurut Jasin, Indonesia mendapat skor 3,6, di bawah Malaysia dengan skor 5,2 dan Vietnam serta Filipina yang masing-masin berskor 3,8.

Jasin mengatakan data indeks korupsi diperoleh dari survei yang disebar ke pelaku bisnis lokal dan asing. "Mereka menyatakan pengalamannya dalam mengurus berbagai perizinan apakah masih dimintai uang tambahan atau tidak ketika berurusan dengan pelayanan publik," ujar dia. (Baca: KPK Endus Modus Baru Koruptor, Apa Saja?)

Jasin juga menilai masih banyak lembaga pelayan publik di Indonesia yang perlu dibenahi. Jasin mengacu pada pengukuran survei integritas yang dilakukan KPK di sektor publik yang menghasilkan rata-rata angka di bawah "6" yang menjadi standar skor integritas nasional. Jasin yang kini menjabat Inspektur Jenderal Kementerian Agama sepakat dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla ihwal pemberantasan korupsi.

Sebelumnya Jusuf Kalla mengatakan KPK dan Kejaksaan Agung tidak perlu merasa berbangga hati bila berhasil menangkap koruptor. Apalagi bila kerugian negara akibat korupsi tersebut jumlahnya triliunan.

"Tak perlu bangga. Justru harus merasa gagal karena, makin banyak uang negara yang diselamatkan, makin banyak korupsi di negeri ini," kata JK dalam pembukaan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Nasional 2014 di gedung Kementerian Dalam Negeri, Selasa, 9 Desember 2014. (Baca juga: Inilah Penyebab Praktek Korupsi Marak di Daerah)

MUHAMAD RIZKI | INDRI MAULIDAR

Topik Terhangat
Golkar Pecah | Kasus Munir | Interpelasi Jokowi | Paloh, Jokowi & Sonangol | Susi Pudjiastuti

Berita Terpopuler
Dirjen HAM: Menteri Susi seperti James Bond
FPI Ogah Sebut Fahrurrozi Gubernur FPI
Melongok Harta Puluhan Miliar Calon Dirjen Pajak
Busyro: Menteri Susi Adalah Siti Hajar Abad Ke-21
Militer Intimidasi Pemutaran Film Senyap di Malang

Berita terkait

Deretan Mobil Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung, dari Rolls Royce sampai Ferrari

12 jam lalu

Deretan Mobil Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung, dari Rolls Royce sampai Ferrari

Berikut sederet mobil Harvey Moeis yang telah disita Kejaksaan Agung.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho, Ini Tugas Dewas KPK

16 jam lalu

Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho, Ini Tugas Dewas KPK

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melaporkan anggota Dewas KPK Albertina Ho. Berikut tugas dan fungsi Dewas KPK

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

17 jam lalu

Kilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar

KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.

Baca Selengkapnya

KPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri

18 jam lalu

KPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri

Sprindik Eddy Hiariej belum terbit karena Direktur Penyelidikan KPK Brijen Endar Priantoro tak kunjung meneken lantaran ada perintah dari Polri.

Baca Selengkapnya

Soal Sidang Etik Digelar pada 2 Mei, Nurul Ghufron Tuding Dewas KPK Tak Menghormati Hukum

19 jam lalu

Soal Sidang Etik Digelar pada 2 Mei, Nurul Ghufron Tuding Dewas KPK Tak Menghormati Hukum

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, mengatakan telah melaporkan dugaan pelanggaran etik anggota Dewas KPK Albertina Ho sejak bulan lalu.

Baca Selengkapnya

Laporkan Dewas KPK Albertina Ho, Nurul Ghufron Klaim Informasi Transaksi Keuangan Merupakan Data Pribadi

20 jam lalu

Laporkan Dewas KPK Albertina Ho, Nurul Ghufron Klaim Informasi Transaksi Keuangan Merupakan Data Pribadi

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengklaim informasi transaksi keuangan merupakan data pribadi yang bersifat rahasia.

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dengan Anggota Dewas Albertina Ho, KPK: Tidak Ada Berantem

1 hari lalu

Konflik Nurul Ghufron dengan Anggota Dewas Albertina Ho, KPK: Tidak Ada Berantem

Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan laporan Nurul Ghufron tersebut murni pribadi.

Baca Selengkapnya

Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Bicara Soal Seteru di Internal KPK, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

1 hari lalu

Pengamat dan Aktivis Antikorupsi Bicara Soal Seteru di Internal KPK, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Aktivis dan pengamat antikorupsi turut menanggapi fenomena seteru di internal KPK, Nurul Ghufron laporkan Albertina Ho. Apa kata mereka?

Baca Selengkapnya

Laporan Dugaan Korupsi Impor Emas oleh Eko Darmanto Masih Ditindaklanjuti Dumas KPK

1 hari lalu

Laporan Dugaan Korupsi Impor Emas oleh Eko Darmanto Masih Ditindaklanjuti Dumas KPK

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, mengatakan laporan yang disampaikan bekas Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, masih ditindaklanjuti.

Baca Selengkapnya

Albertina Ho Tanggapi Pernyataan Nurul Ghufron soal Surat Edaran Dianggap Tak Berstatus Hukum

1 hari lalu

Albertina Ho Tanggapi Pernyataan Nurul Ghufron soal Surat Edaran Dianggap Tak Berstatus Hukum

"Ah biar sajalah. Kan Ketua PPATK sudah bilang, ada aturannya kan," kata Albertina Ho.

Baca Selengkapnya