KPK Dorong Pendidikan Antikorupsi Melalui Ibu

Reporter

Editor

Sunu Dyantoro

Rabu, 10 Desember 2014 06:36 WIB

Ketua KPK Abraham Samad, hadiri Dialog "Saya, Perempuan Anti Korupsi (SPAK)" di Makassar, Sulsel, 21 Oktober 2014. KPK merekomendasikan Jokowi-JK untuk mencoret nama calon menteri yang dianggap punya potensi korupsi agar tidak merusak pemerintahan. TEMPO/Hariandi Hafid

TEMPO.CO, Yogyakarta- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad menyatakan lembaganya akan mendorong masuknya pendidikan antikorupsi di keluarga dan semua level lembaga pendidikan. Di internal keluarga, menurut Samad, kaum ibu menjadi agen strategis. "Karena, survei kami membuktikan, ibu memiliki waktu lebih banyak dengan anak-anak ketimbang ayah," kata dia seusai pembukaan Festival Anti Korupsi di Graha Sabha Pramana UGM pada Selasa, 9 Desember 2014. (Buka Festival Anti-Korupsi, Ini Omongan Jokowi)

Menurut Samad, Yogyakarta selama ini menjadi proyek percontohan untuk pencegahan korupsi berbasis keluarga. Karena itu, sosialisasi pencegahan korupsi bagi kaum ibu di Yogyakarta akan diperbanyak. "Survei kami sudah menunjukkan peran keluarga rumah tangga sebagai rujukan nilai anak-anak makin berkurang," kata dia. (Ini yang Membuat Presiden Jokowi Jengkel)

Hasil survei KPK, menurut Samad, memaparkan data banyak anak muda dan remaja memiliki rujukan nilai ke teman-teman di grup komunitasnya. Figur ayah semakin tidak berpengaruh karena waktu luang rata-rata pria dewasa di rumah bertambah sedikit. "Figur bapak, seperti ada dan tiada," kata dia. (KPK Semakin Dekat Kembangkan Kasus Century)

Makanya, menurut Samad, kaum ibu merupakan agen strategis untuk penanaman nilai antikorupsi di kalangan anak-anak. Peran ibu ini akan memulihkan posisi keluarga sebagai rujukan nilai bagi anak-anak. "Kami miris kalau baca hasil pemetaan survei itu," kata Samad.

KPK juga menargetkan mampu menginjeksi gagasan antikorupsi di kurikulum pendidikan. Menurut Samad, materi pencegahan korupsi harus masuk di semua level sekolah. "Mulai dari PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) hingga perguruan tinggi," kata dia. (Buka Festival Anti-Korupsi, Ini Omongan Jokowi)

Dia optimistis strategi pencegahan korupsi lewat keluarga dan lembaga pendidikan akan mencetak generasi berintegritas. Generasi baru ini bisa mengubah wajah pemberantasan korupsi sekarang yang didominasi kerja-kerja penindakan.

Adapun Gubernur DIY, Sultan Hamengku Buwono X berpendapat penanaman prinsip antikorupsi di keluarga akan menghasilkan generasi baru dalam 10 tahun mendatang. Sultan mengatakan di keluarga nilai-nilai anti korupsi mudah ditanamkan pada anak-anak lewat kebiasaan jujur, menepati janji, tidak mencontek dan melanggar aturan lalu lintas. "Semoga ini menandai bangkitnya gerakan rakyat anti korupsi," kata dia.

ADDI MAWAHIBUN IDHOM

Baca berita lainnya:
Menteri Susi Tangkap 22 Kapal Ikan Cina

Ruhut Ungkap Agenda di Balik Pertemuan Jokowi-SBY

Jokowi-SBY Bertemu, Peta Politik DPR Berubah Total

Jokowi-SBY Goyahkan Koalisi Prabowo

Sudi Silalahi Ngomong Jawa, Jokowi-SBY Tertawa

Berita terkait

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

5 jam lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

18 jam lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

18 jam lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

1 hari lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

1 hari lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

1 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

1 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

1 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

1 hari lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya