Presiden Jokowi menyalami para peserta upacara HUT Korpri ke-43 di lapangan Silang Monas, Jakarta, 1 Desember 2014. ANTARA/Fanny Octavianus
TEMPO.CO,Yogyakarta - Presiden Joko Widodo menjelaskan upaya pemberantasan korupsi oleh pemerintah di Universitas Gadjah Mada, Selasa, 9 Desember 2014. Menurut Jokowi, ada sejumlah tantangan berat yang dihadapi pemerintah dalam memberantas korupsi, terutama saat hendak merombak sistem birokrasi. (Baca: Buka Festival Anti-Korupsi, Ini Omongan Jokowi)
Jokowi mengatakan perombakan birokrasi sebenarnya bisa cepat dilakukan. Tantangannya, kata Jokowi, adalah mengubah pola pikir pejabat pemerintah yang masih koruptif. "Mengubah mindset tidak semudah yang kita pikirkan," kata Jokowi di Grha Sabha Pramana, kompleks UGM, Selasa, 9 Desember 2014.
Salah satu cara yang dilakukan Jokowi untuk memberantas korupsi adalah menjalankan sistem penganggaran elektronik atau e-budgeting dan cash management system. Dua sistem ini, kata Jokowi, harus diterapkan secara nasional baik oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah. "Kalau sudah begitu, mudah sekali kontrolnya dan bisa mencegah korupsi," ucap Jokowi. (Baca: Jokowi Tak Disambut Siswa di Yogyakarta)
Jokowi mengatakan, sebagai presiden, seharusnya dia bisa mengecek alur keuangan negara dengan mudah. Jokowi mengaku saat menjadi Gubernur DKI Jakarta bisa memeriksa alur kas dinas hanya dengan sabak digital (tablet). "Jika ada e-budgeting, presiden seharusnya bisa memeriksa semua data pajak yang masuk dan pengeluaran dengan cepat," kata Jokowi.
