Agung Laksono menerima ucapan selamat, setelah terpilih sebagai ketua umum Partai Golkar pada Musyawarah Nasional IX di Ancol, Jakarta, Senin, 8 Desember 2014. TEMPO/Eko Siswono
TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Golkar, Agun Gunandjar, mengatakan kubu Agung Laksono memilih penyelesaian konflik melalui mekanisme undang-undang. Menurut dia, alternatif islah atau damai tak lagi relevan karena kedua kubu sudah mendaftarkan kepengurusan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (Baca: 6 Saat-saat Kritis di Balik Pecahnya Golkar)
"Saya melihatnya dari legalitas konstitusional. Dalam menyelesaikan persoalan itu tetap pada komitmen menaati undang-undang yang berlaku. Sekarang sudah dalam posisi dua munas, ini kan negara hukum, melalui mekanisme hukum saja," kata Agun ketika dihubungi, Selasa, 9 Desember 2014. (Baca: Kubu Ical Masih Buka Peluang Islah)
Kubu Agung kini menunggu keputusan pemerintah mengenai kepengurusan kubu mana yang akhirnya disahkan. Agun mengatakan pertimbangan mengenai kepengurusan mana yang sah akan diukur melalui dua indikator yaitu, indikator munas paling demokratis berdasarkan UU parpol dan munas yang paling sesuai dengan AD/ART partai.
Mengenai pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menyerukan adanya persatuan di antara kedua kubu. Agun mengartikan pernyataan itu berlaku jika sudah ada keputusan pemerintah mengenai kubu yang sah. "Persatuan itu berlaku ketika keduanya sudah dipertemukan. Sekarang kita tunggu saja dulu hasil kajian pemerintah," katanya. (Baca: Skenario Nasib Dua Golkar Menurut Menteri Laoly)
Sebelumnya politikus Partai Golkar, Tantowi Yahya, mengatakan kubu Ketua Umum Aburizal Bakrie alias Ical masih membuka peluang islah dengan kubu Agung. Menurut dia, Ical mau saja berinisiatif melakukan islah asalkan kubu Agung menunjukkan itikad baik. (Baca: Jokowi Tolak Sahkan Golkar Kubu Ical dan Agung)
"Pasti Pak Ical mau berinisiatif. Dia orang yang sangat terbuka. Mari kembali ke rumah besar ini," ujar Tantowi. Menurut dia, meski kedua kubu sudah mendaftarkan kepengurusan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, jika ada inisiatif berdamai maka Golkar masih bisa bersatu kembali. (Baca: Ical dan Agung Daftarkan Pengurus Golkar)
