TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Fahri Hamzah berharap koalisi partai pendukung Prabowo Subianto atau Koalisi Merah Putih (KMP) punya pandangan yang sama ihwal Peraturan Pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah. Menurut Fahri, koalisi Prabowo akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dalam waktu dekat.
"Perlu dikaji ulang tapi kami berharap KMP akan satu suara. Jangan sampai merugikan suara rakyat," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 8 Desember 2014. (Baca juga: Jokowi Tolak Sahkan Golkar Kubu Ical dan Agung)
Fahri mengakui ada komitmen bersama antara Koalisi Prabowo dan Partai Demokrat di parlemen untuk mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung. Menurut Fahri, komitmen bersama tersebut dilakukan saat pemilihan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Menurut Fahri, koalisi Prabowo berniat mengirim perwakilan yang berasal dari Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Gerakan Indonesia Raya. Rencananya, kata dia, perwakilan tersebut akan mengkaji pasal-pasal dalam Perpu Pilkada. Fahri juga berharap pemerintah ikut menyelesaikan perbedaan sikap di DPR terkait dengan Perpu Pilkada.
Koalisi Prabowo punya sikap untuk menolak Perpu Pilkada. Dalam Musyawarah Nasional Golkar di Bali, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengatakan bakal mengupayakan pembatalan perpu itu. Fahri sendiri pernah menyebut Ical merupakan patron Koalisi Merah Putih.
Niat koalisi Prabowo untuk menjegal Perpu Pilkada tampaknya bakal kandas. Hari ini SBY bertemu Presiden Joko Widodo. Mereka bersepakat mendukung Perpu Pilkada. SBY sebagai pembuat beleid tersebut kecewa dengan Aburizal yang berkeras menolak perpu. Padahal, SBY menyebut Koalisi Merah Putih sudah meneken komitmen dukungan terhadap perpu. Fraksi Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat menguasai hampir 11 persen kursi. (Baca juga: Ini Perolehan Kursi Partai Versi KPU)
Adapun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang menjadi basis politik Jokowi mendukung perpu yang mengusung pemilihan kepala daerah langsung tersebut. (Baca juga: Koalisi Prabowo Terbelah Soal PerpuPilkada)
