TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah optimistis Koalisi Merah Putih di parlemen tak akan pecah meski konflik Partai Golkar ditengarai akan menggerus kekuatan koalisi. "Tak sampai seperti itu. Kami optimistis tak akan ada perpecahan karena pemerintah harus membuat keputusan berlandaskan hukum," kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Senin, 8 Desember 2014. (Baa: Kubu Ical: Peserta Munas Ancol Diberi Rp 500 juta)
Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera ini menilai koalisi Prabowo tetap kuat setelah Kementerian Hukum dan HAM memberikan kepastian legalitas salah satu kubu Partai Golkar. Menurut Fahri, koalisi Prabowo tetap solid di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie atau Ical. "Koalisi Merah Putih (KMP) itu urusannya Aburizal. Saya tak mau tahu soal kubu mana, pokoknya KMP tetap Ical," kata Fahri. (Baca: Munas Golkar Tandingan Dapat Restu Jusuf Kalla)
Partai Golkar kini terbelah. Golkar di bawah komando Ketua Umum Aburizal Bakrie sepakat menguatkan posisinya di Koalisi Merah Putih. Mereka juga menolak Perpu Pilkada agar kekuatan koalisi Prabowo bisa menjangkau provinsi dan kabupaten. Sedangkan Golkar yang dipimpin Ketua Umum Agung Laksono menginginkan partai keluar dari koalisi Prabowo dan mendukung pemerintah. Kedua kubu berlomba mendapatkan legalitas dari Kementerian Hukum dan HAM. (Baca: Beda Munas Golkar Bali Vs Jakarta Versi Yorrys)
Hari ini, Aburizal dan timnya melaporkan hasil musyawarah nasional Bali dan kepengurusan barunya ke pemerintah. Sementara kubu Agung telah melaporkan munas Bali dan kepengurusan Ical ke pengadilan. Agung menganggap munas Bali melanggar AD/ART soal mekanisme dan tak berwenang memecat kader partai. (Baca: Jokowi Tolak Sahkan Golkar Kubu Ical dan Agung)
Fahri yakin pemerintah tak akan mengintervensi masalah internal Partai Golkar. "Saya percaya Menkumham lebih cermat dalam membaca. Jangan sampai ada pelanggaran hukum dan konstitusi," katanya. (Baca: Setelah Ical, Agung Laksono Jadi Ketua Umum Golkar)
