TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi, Senin, 8 Desember 2014, mengumumkan hasil evaluasi atas laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dari 505 kabupaten dan kota, tidak ada satu pun yang berhasil meraih nilai AA dan A. Nilai tertinggi dengan kategori B hanya diraih 11 kabupaten dan kota. (Baca: 10 Kementerian Ini Raih Award Transparansi)

"Selama masyarakat merasa tidak puas dan banyak komplain, ya, sulit mendapat penilaian kerja yang baik," kata Yuddy seusai menyerahkan rapor kinerja daerah di Balai Kartini, Senin, 8 Desember 2014. Menurut Yuddy, ada lima komponen yang menjadi indikator penilaian, yaitu perencanaan, efisiensi, outcome, kemanfaatan, dan kepuasan publik. (Baca: Yuddy, Menteri Pertama yang Lapor Harta ke KPK)

Hasil evaluasi diperingkatkan dalam enam tingkatan. Mulai dari yang terendah D dengan predikat sangat kurang, hingga yang paling tinggi AA dengan predikat memuaskan. Nilai D diberi poin 0-30, C 30-50, CC 50-65, B 65-75, A 75-85, dan AA 685-100. Rata-rata nilai hasil evaluasi pada 2014 berada pada angka 44,9 atau naik sedikit dari tahun lalu yang 43,82.

Kelemahan utama pemerintah kabupaten dan kota, kata Yuddy, terletak pada kemanfaatan dan pelayanan publik. Masih banyak kegiatan pemerintah dengan anggaran besar yang manfaatnya tidak dirasakan masyarakat.

Bupati Nias, Sumatera Utara, Sokhiatulo Laoli, yang mendapat nilai C, mengatakan kendala terbesarnya ada pada mekanisme pelaporan. "Sebenarnya di lapangan semua indikator itu sudah kami kerjakan, tapi pelaporannya ke tingkat pusat masih kurang," ujarnya.

MOYANG KASIH DEWIMERDEKA

Berita lain:
Christine Hakim: Ibarat di Film, Ahok Peran Utama
Maret 2015, Ahok Bikin Enam Taman Idaman
Jokowi Tolak Sahkan Golkar Kubu Ical dan Agung